Realisasi Investasi Swasta di IKN Baru Rp 58,4 Triliun, Jauh dari Target Rp 100 Triliun

JAKARTA (marwahkepri.com) – Realisasi investasi swasta non-APBN di Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam meleset dari target yang ditetapkan sebesar Rp 100 triliun hingga akhir 2024. Hingga saat ini, investasi yang telah masuk baru mencapai Rp 58,4 triliun dari pelaksanaan delapan kali peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek.

Rencananya, groundbreaking ke-9 yang dijadwalkan pada akhir 2024 atau awal 2025 diproyeksikan akan menambah nilai investasi sebesar Rp 5 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa penambahan investasi ini masih dalam proses. “Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun,” ungkapnya, Senin (9/12/2024), di Jakarta.

Investasi yang masuk mencakup lima proyek baru di sektor perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan. Salah satu investor utama adalah Sojitz Corporation dari Jepang, yang tengah diupayakan untuk membangun fasilitas perumahan.

Menurut Agung, target utama investasi adalah menciptakan ekosistem pendukung bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke IKN. Ekosistem ini meliputi fasilitas seperti kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga minimarket.

Sejumlah proyek swasta yang telah selesai dibangun dan mulai beroperasi antara lain:

• Hotel Nusantara: Memiliki 191 kamar.
• Rumah Sakit Mayapada: Kapasitas 200 tempat tidur dengan layanan patologi.
• Rumah Sakit Hermina: Menyediakan 200 tempat tidur untuk layanan gawat darurat.
• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN: Menyuplai listrik 10 MW energi terbarukan, hasil kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.

Meskipun investasi swasta masih di bawah target, pembangunan infrastruktur menggunakan dana APBN terus berjalan. Hingga saat ini, progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah mencapai 61,7 persen dengan total anggaran Rp 89 triliun sejak 2020.

Fasilitas infrastruktur eksekutif hampir rampung dan ditargetkan fungsional pada awal 2025 untuk mendukung perpindahan ASN secara bertahap. Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi prioritas, meliputi gedung DPR/MPR/DPD, Mahkamah Agung, serta institusi hukum lainnya.

Proyek-proyek ini dirancang agar Nusantara dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan dengan ketiga fungsi utama—eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Infrastruktur legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada tahun 2028.

Tantangan utama dalam mencapai target investasi di IKN adalah menarik lebih banyak investor swasta di tengah perlambatan global. Pemerintah diharapkan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai daya tarik utama bagi investor.

Sebagai ibu kota baru, Nusantara membawa harapan besar untuk masa depan Indonesia. Namun, kolaborasi antara pemerintah dan swasta tetap menjadi kunci untuk merealisasikan ambisi besar ini. MK-komp

Redaktur : Munawir Sani