Tito Imbau Gubernur Undang Pengusaha dan Pekerja Bahas Kenaikan UMP 2025

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para gubernur untuk duduk bersama dengan pengusaha dan pekerja di daerah sebelum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari besaran upah minimum terhadap perekonomian.

Tito menyebut bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengungkapkan keberatan terhadap kenaikan UMP 2025 yang mencapai 6,5 persen.

“Melihat angka kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5 persen, tentu pengusaha, terutama Apindo dan Kadin, mungkin kurang senang. Ini perlu ditangani dengan hati-hati,” ujar Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Menurut Tito, jika Apindo dan Kadin tidak puas dengan keputusan tersebut, mereka mungkin akan mengambil langkah drastis seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dapat berdampak buruk pada perekonomian.

Oleh karena itu, Tito mendorong adanya dialog antara pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama.

“Apindo dan Kadin adalah pihak yang perlu diberikan pemahaman terkait kenaikan UMP ini. Selain itu, perlu juga ada dialog dengan asosiasi buruh, karena penetapan upah minimum seringkali menimbulkan ketidakpuasan yang bisa berujung pada aksi demo,” tambahnya.

Tito juga mengingatkan bahwa tenggat waktu untuk penetapan UMP 2025 adalah 11 Desember 2024, dan meminta gubernur yang belum menetapkan aturan upah tahun depan untuk segera bergerak.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya akan membantu pengusaha yang kesulitan finansial agar perusahaan tidak terpaksa melakukan PHK.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mencari solusi teknis bagi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial,” kata Yassierli. Mk-cnn

Redaktur: Munawir Sani