BP Batam Prioritaskan Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Rempang Eco-City

BATAM (marwahkepri.com) –  Pergeseran warga yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City terus menjadi prioritas utama BP Batam. Selain itu, BP Batam juga berusaha untuk menuntaskan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak dari pengembangan proyek strategis nasional ini.

“Sesuai hasil rapat koordinasi, warga yang telah mendaftar akan segera dipindahkan dan hak-hak mereka, termasuk uang sewa dan biaya hidup, akan langsung diberikan,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Kamis (11/7/2024).

Ariastuty menjelaskan bahwa BP Batam, bersama Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait lainnya, akan berupaya maksimal untuk menuntaskan relokasi 961 KK yang terdampak pengembangan tahap awal Rempang Eco-City.

“Setelah kami berkoordinasi dengan Bapenda Kota Batam, diinformasikan bahwa PBB di Rempang sudah tidak ada sejak Juni 2023. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan rencana investasi di Rempang,” tegas Ariastuty.

Untuk mendukung realisasi Rempang Eco-City, Ariastuty menyebutkan bahwa BP Batam memiliki dua tugas penting. Pertama, menyelesaikan hak warga terdampak dan menyediakan rumah baru untuk relokasi. Kedua tugas ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Saat ini, sebanyak 138 KK sudah bergeser. BP Batam juga telah memberi kesempatan kepada warga yang telah bergeser sejak September 2024 lalu untuk memilih langsung lokasi rumah baru mereka sesuai site plan. Bagi yang belum sempat memilih, silakan langsung datang ke posko kami yang berlokasi di Tanjung Banon atau dapat menghubungi nomor berikut: 0811-7702-136 atau 0811-7702-134,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, BP Batam berkomitmen untuk memastikan proses relokasi berjalan lancar dan hak-hak warga terdampak terpenuhi, sehingga pembangunan Rempang Eco-City dapat terealisasi sesuai rencana. MK-mun

Redaktur : Munawir Sani