Wapres Ma’ruf Amin: Kritik Civitas Academica Terhadap Demokrasi Harus Diperhatikan

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. (F: Kompas)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menanggapi kritik yang dilontarkan oleh civitas academica dari berbagai universitas terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Ma’ruf menyatakan bahwa dinamika politik yang muncul dari kritik tersebut merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” ujar Ma’ruf di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, UEA, dalam keterangan resminya, pada Selasa (6/2).
Wapres Ma’ruf berharap bahwa kritik yang berasal dari lingkungan akademis ini dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika positif yang tidak mengarah pada ketidakstabilan dalam masyarakat Indonesia.
“Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.
Menyinggung masalah pemilu, Ma’ruf mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ia belum menerima panggilan untuk mencoblos dan belum menentukan lokasi tempat pencoblosan. Namun, ia menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan, di mana pun tempat pencoblosan tersebut berada.
“Kalau alamat, saya di Depok Cimanggis. Kalau rumah dinas, kan di Diponegoro. Jadi, saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana,” ucapnya.
“Pokoknya, saya sesuai panggilan saja. Siapa yang manggil, saya datang, saya nyoblos,” tambahnya.
Sejumlah civitas academica dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah mengeluarkan pernyataan kritis terkait kondisi demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang dianggap mengalami kemunduran.
Gerakan ini dimulai dari ‘Petisi Bulaksumur’, yang diajukan oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada akhir Januari lalu. Kritik ini pun mulai merambat ke berbagai kampus di seluruh Indonesia, dengan panggilan agar Pemilu 2024 diselenggarakan dengan jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi.(Mk/Cnn)
Redaktur: Munawir Sani