PKBM jadi Solusi Tekan Angka Putus Sekolah, Mendikdasmen: Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya peran pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai upaya menekan angka putus sekolah di Indonesia.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota DPR RI yang merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar pendidikan formal.

“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat merespons pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, terkait perlunya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau jalur formal.

Abdul Mu’ti juga menceritakan pengalamannya mengunjungi salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat. Menurutnya, PKBM tersebut mampu menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan mayoritas mengikuti program kesetaraan Paket C.

“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi jalur alternatif penting bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. PKBM dinilai efektif menjangkau kelompok rentan yang putus sekolah karena berbagai faktor.

Menurut Abdul Mu’ti, tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor kultural dan geografis.

“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi, dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena faktor geografi,” ungkapnya.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas dan menghidupkan kembali PKBM di luar negeri, tidak hanya untuk anak pekerja migran Indonesia, tetapi juga bagi anak-anak diplomat.

“Kami berencana PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti PKBM di Indonesia,” kata Abdul Mu’ti.

Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum Indonesia bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia Timur, dan program tersebut diharapkan dapat direplikasi di negara lain.

Abdul Mu’ti juga mengakui bahwa tingkat serapan pendidikan nonformal masih relatif rendah karena belum sepenuhnya menjadi indikator capaian pendidikan nasional. Meski demikian, jumlah peserta pendidikan kesetaraan terus mengalami peningkatan.

“Terutama program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penataan tata kelola dan pengawasan PKBM, mengingat seluruh peserta didik pendidikan kesetaraan berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

“PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang Paket C-nya lulus lebih dulu sebelum Paket B,” tegasnya. MK-mun/l6

Redaktur: Munawir Sani