Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul MBG Diliburkan Selama Libur Sekolah, Dinilai Tidak Efektif

Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul MBG Diliburkan Selama Libur Sekolah, Dinilai Tidak Efektif

Ilustrasi dapur atau SPPG Makan Bergizi Gratis yang mulai beroperasi. (Foto: net)

JAKARTA (marwahkepri.com) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Menurutnya, pelaksanaan MBG di periode tersebut dinilai tidak efektif karena sulit menjangkau siswa serta berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

“Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa,” kata Yahya Zaini, Rabu (24/12/2025).

Yahya menyoroti kualitas menu MBG yang dibagikan saat libur sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja ke Kota Tangerang, menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi karena hanya berupa makanan siap saji.

“Menu yang disajikan bukan menu yang dimasak, melainkan makanan siap saja. Saat libur sekolah, menu yang dibagikan oleh SPPG hanya berupa roti, pisang, dan susu, sehingga mengurangi standar gizi,” ujarnya.

Selain kualitas makanan, Yahya juga menilai skema pembagian MBG selama libur sekolah justru memberatkan orang tua. Pasalnya, siswa tetap diminta mengambil makanan ke sekolah meskipun sedang libur.

“Kalau makanan diantar ke sekolah sementara siswa libur, orang tua terbebani karena harus memberi uang transport kepada anak hanya untuk mengambil makanan,” katanya.

Ia juga mengkritisi wacana penyaluran MBG langsung ke rumah siswa. Menurut Yahya, skema tersebut akan menambah biaya distribusi dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena lokasi rumah siswa yang tersebar luas.

“Kalau diantar ke rumah masing-masing, akan menambah biaya transportasi dan jauh lebih rumit. Pertanyaannya, biaya transportasi itu menjadi beban siapa? Tidak mungkin dibebankan ke SPPG karena jumlahnya besar,” ujarnya.

Yahya menilai jika biaya tersebut dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), maka akan terjadi pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu, ia meminta kebijakan pembagian MBG selama libur sekolah untuk dievaluasi secara menyeluruh.

“Jadi kebijakan BGN yang tetap membagi makanan di saat libur sekolah sebaiknya dievaluasi, karena membebani orang tua, SPPG, dan BGN sendiri,” tegasnya.

Meski demikian, Yahya menegaskan bahwa program MBG tetap perlu dilanjutkan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG boleh tetap dijalankan karena selama ini memang diantar langsung ke rumah masing-masing,” pungkasnya. MK-mun

Redaktur: Munawir Sani