Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Sumatera, Pastikan Penanganan Berjalan Cepat
Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
JAKARTA (marwahkepri.com) – Presiden RI Prabowo Subianto terbang dari Jakarta menuju Pulau Sumatra pada Senin pagi (1/12/2025) untuk meninjau langsung lokasi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.00 WIB dan mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan meninjau sejumlah titik terdampak guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Presiden meminta seluruh jajarannya bergerak cepat mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah sementara korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 442 orang per Minggu (30/11). Ribuan warga dilaporkan masih terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, serta fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jembatan mengalami kerusakan berat. Akses transportasi di sejumlah wilayah terputus sehingga bantuan sulit disalurkan, ditambah padamnya listrik dan terganggunya jaringan komunikasi.
Di tengah situasi tersebut, koalisi masyarakat sipil Aceh mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional. Koalisi ini terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, AJI Banda Aceh, YKPI, dan ICAIOS. Mereka menilai kapasitas pemerintah daerah tidak lagi memadai menghadapi skala bencana yang luas, disertai keterbatasan fiskal dan kebutuhan penanganan jangka panjang.
Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menyebut penetapan status darurat bencana nasional memiliki landasan hukum kuat, merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 serta beberapa peraturan pemerintah terkait penanggulangan bencana. Koalisi meminta Presiden Prabowo segera menetapkan status tersebut untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.
Dorongan serupa juga disampaikan Anggota DPR asal Aceh, Nasir Djamil. Menurutnya, kondisi warga di wilayah terdampak kian memprihatinkan dengan banyak keluarga terjebak dan distribusi bantuan yang belum menjangkau seluruh lokasi.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional mempertimbangkan skala dan dampak bencana, merujuk pada kasus yang pernah ditetapkan sebelumnya seperti pandemi Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004. Ia menyebut kondisi di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan situasi mencekam seperti yang terlihat di media sosial.
Dalam kunjungannya ke Sumatra, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. MK-cnn
Redaktur : Munawir Sani
