Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2029, Ini Dua Strategi Besar Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Selasa (25/11/2025). Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepri yang juga Ketua TKPK, Nyanyang Haris Pratamura.

Dalam rapat tersebut, TKPK menyepakati target ambisius penurunan angka kemiskinan Kepri menjadi 4,14 persen pada tahun 2026. Data BPS mencatat, per Maret 2025 tingkat kemiskinan Kepri sebesar 4,44 persen, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah keempat di Indonesia.

“Capaian ini menjadi modal besar bagi kita untuk terus bekerja lebih keras agar angka kemiskinan terus menurun,” tegas Wagub Nyanyang.

Wagub Nyanyang menyampaikan dua strategi besar yang menjadi fokus penanganan yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran dan berbasis integrasi data dan peningkatan pendapatan dan kapabilitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan, akses permodalan, dan penciptaan lapangan kerja.

Seluruh program diwajibkan mengacu pada data terpadu seperti DTKS dan P3KE yang telah disinkronkan.

“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” tegasnya.

Kepala Bappeda Kepri, Aries Fariandi, memaparkan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menekankan integrasi program lintas klaster dan analisis akar masalah kemiskinan.

Aries juga menyampaikan sejumlah data makro yang menunjukkan performa positif Provinsi Kepri pada level nasional.

Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Kepri pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 7,48 persen, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga secara nasional.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 berhasil ditekan hingga mencapai 6,45 persen, menunjukkan tren perbaikan signifikan.

Kualitas hidup masyarakat Kepri pun tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,53 poin pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM ketiga tertinggi di Indonesia.

Dalam aspek kesejahteraan, Indeks Kebahagiaan Kepri tercatat sebesar 74,77 poin, menjadikannya provinsi dengan tingkat kebahagiaan keenam tertinggi secara nasional pada tahun 2025.

Namun, Aries menegaskan persoalan kemiskinan tetap menjadi prioritas, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 117.280 jiwa atau 4,44 persen.

Sementara itu, kemiskinan ekstrem berada pada angka 0,49 persen dan ditargetkan menjadi 0 persen pada 2029 sesuai instruksi Presiden.

Ia memaparkan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Natuna sebesar 8,06 persen, Lingga 7,68 persen dan Anambas 6,70 persen.

Sedangkan yang terendah di Kota Batam sebesar 4,03 persen dan Tanjungpinang 4,39 persen.

Aries menekankan program harus berbasis root cause analysis yang menunjukkan faktor pendapatan sebagai penyumbang terbesar kasus kemiskinan, yakni 43 persen.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi program yang terintegrasi dalam lima klaster penanggulangan kemiskinan untuk menciptakan intervensi yang komprehensif.

Kelima klaster tersebut meliputi Program Bantuan Sosial, peningkatan produktivitas/pemberdayaan ekonomi, sinergi antar daerah, penguatan kelembagaan dan penanggulangan berbasis masyarakat.

“Integrasi data dan program ini diharapkan mempercepat pencapaian target 4,14 persen pada 2026,” tutup Aries. MK-YR

Redaktur: Munawir Sani