Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, S.H., M.H., yang membuka rapat dengan menegaskan pentingnya kewaspadaan bersama terhadap potensi gangguan yang bisa muncul di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
“Kita bersyukur Natuna dalam keadaan aman dan damai, tapi ketenangan tidak boleh membuat kita lengah. Tugas kita memastikan kebersamaan dan toleransi tetap tumbuh,” ujar Erwin di hadapan peserta rapat.
Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol, Kementerian Agama, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), serta unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sejumlah tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu juga turut hadir, menegaskan komitmen kebersamaan lintas iman di kabupaten paling utara Indonesia tersebut.
Dalam pemaparannya, Kasi Intelijen Kejari Natuna, Tulus Yunus Abdi Negara, S.H., M.H., menjelaskan dasar hukum dan tanggung jawab Tim PAKEM. Ia menegaskan bahwa keberadaan tim ini bukan semata bentuk pengawasan, tetapi juga wadah koordinasi untuk mencegah potensi konflik sosial sejak dini.
“PAKEM adalah garda terdepan dalam deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau aliran baru yang bisa mengganggu ketertiban umum. Prinsipnya bukan represif, melainkan dialogis dan edukatif,” jelas Tulus.
Dari hasil pemantauan lapangan sepanjang tahun 2025, situasi keagamaan di Natuna dinilai stabil dan kondusif. Tidak ditemukan adanya kelompok atau aktivitas keagamaan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan nilai-nilai toleransi. Namun, forum sepakat bahwa langkah antisipatif harus terus diperkuat, mengingat Natuna memiliki karakter masyarakat yang heterogen dan menjadi wilayah perlintasan antarbangsa.
Seorang tokoh FKUB yang turut berbicara dalam forum menekankan pentingnya komunikasi lintas umat dan peran aktif aparat desa dalam menjaga keharmonisan sosial.
“Gangguan tidak selalu datang dari luar, kadang dari kesalahpahaman kecil di dalam masyarakat. Karena itu, dialog harus terus hidup,” ujarnya.
Rapat berlangsung hingga menjelang siang. Para peserta sepakat memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik berbasis keagamaan. Kejari Natuna juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dinamika sosial serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat nilai toleransi dan moderasi beragama.
Dari ruang rapat yang perlahan kosong menjelang tengah hari itu, tersisa satu pesan penting: kedamaian bukan hasil kebetulan, melainkan hasil kerja bersama yang dijaga dengan kesadaran dan tanggung jawab. MK-nang
Redaktur : Munawir Sani