Bupati Natuna Koordinasi dengan Kemenhub Bahas Keberlanjutan Program Tol Laut

Cen Sui Lan Minta Konektivitas Logistik Natuna Tidak Terputus Menjelang Akhir Tahun

NATUNA (marwahkepri.com) — Bupati Natuna Cen Sui Lan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan untuk membahas keberlangsungan program Tol Laut, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik ke wilayah perbatasan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah penting guna memastikan konektivitas maritim Natuna tetap terjaga, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Dalam pertemuan itu, Bupati Cen menyampaikan bahwa pelayaran terakhir kapal Tol Laut tahun 2025 dijadwalkan pada 26 Oktober 2025, berdasarkan kontrak kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Berdasarkan pola pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pelayaran baru akan kembali beroperasi pada awal Januari tahun berikutnya, sehingga dikhawatirkan terjadi kekosongan layanan logistik selama beberapa minggu.

“Jika layanan Tol Laut terhenti, maka akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan menurunnya ketersediaan logistik. Kondisi ini tentu memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat Natuna yang sangat bergantung pada pasokan laut,” ujar Bupati Cen Sui Lan dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

Bupati Cen menegaskan, transisi antarperiode kontrak Tol Laut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan gangguan pada rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Ia juga menyoroti kondisi kapal Ro-Ro yang dijadwalkan menjalani docking pada Desember 2025, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan ganda dalam distribusi logistik.

“Kami mengusulkan agar ada pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara, supaya arus logistik ke Natuna tidak terhenti,” tambahnya.

Selain pemerintah daerah, kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Komandan Kodim 0318/Natuna, Kolonel Inf Ruruh Sejati, yang menilai terhentinya layanan Tol Laut dapat mengganggu distribusi material pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang saat ini dikerjakan oleh TNI.

Tak hanya itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program prioritas pemerintah — juga berpotensi terdampak. Distribusi bahan pangan ke sekolah-sekolah dan pos layanan masyarakat sangat bergantung pada kelancaran jalur laut.

“Jika distribusi terhambat, pelaksanaan program MBG bisa terganggu karena pasokan bahan makanan ke daerah menjadi tidak optimal,” kata Cen.

Menanggapi hal itu, pihak Ditjen Hubla Kemenhub memastikan bahwa pemerintah pusat akan memperpanjang kontrak pelaksanaan Tol Laut hingga 31 Desember 2025 melalui adendum kontrak yang telah direview oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada pekan sebelumnya. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi jangka menengah agar layanan Tol Laut tetap berjalan tanpa jeda signifikan.

“Perpanjangan kontrak ini merupakan komitmen kami agar distribusi logistik ke wilayah perbatasan tetap terjaga,” ujar perwakilan Ditjen Hubla.

Melalui koordinasi lintas lembaga antara Pemerintah Kabupaten Natuna, Kemenhub, dan instansi terkait lainnya, diharapkan lahir kebijakan operasional yang tepat, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat perbatasan.

“Program Tol Laut menjadi perhatian kami, karena merupakan bagian dari visi dan misi untuk membangun Kabupaten Natuna yang lebih baik di aspek kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Cen Sui Lan. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani