Akad Massal KUR untuk 800 Ribu Debitur, Kepri Salurkan Rp 793,5 Miliar untuk 10.695 Debitur

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur di seluruh Indonesia, Selasa (21/10/2025). Program nasional ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat ekonomi rakyat, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui siaran Zoom dari Surabaya. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga meresmikan Kredit Program Perumahan (KKP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap 3 hingga 5 tenaga kerja baru,” ujar Airlangga.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp 300 triliun, dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan padat karya seperti industri manufaktur, pertanian, serta makanan dan minuman.

Airlangga juga menegaskan, tingkat kredit macet (NPL) KUR saat ini hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR yang mencapai 4,55 persen. Pemerintah akan terus memperluas jangkauan KUR, termasuk bagi calon pekerja migran yang membutuhkan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.

Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan Kredit Program Perumahan (KKP) dengan alokasi tambahan anggaran Rp 130 triliun, di mana Rp 113 triliun difokuskan untuk sektor konstruksi dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Program ini diharapkan dapat mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat, sejalan dengan target nasional penyediaan tiga juta rumah,” jelas Airlangga.

Peluncuran Akad Massal KUR dan KKP turut diikuti secara serentak oleh 38 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dari Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Dalam sambutannya, Nyanyang menyebut KUR sebagai instrumen utama pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dan sektor UMKM.

“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujarnya.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, hingga semester I tahun 2025 penyaluran KUR di Kepri mencapai Rp 793,5 miliar kepada 10.695 debitur, dengan rincian:

• KUR Mikro: 9.155 debitur (Rp 410,13 miliar)

• KUR Kecil: 1.431 debitur (Rp 382,31 miliar)

• KUR Super Mikro: 109 debitur (Rp 1,06 miliar)

Penyaluran terbesar berasal dari Kota Batam sebesar Rp 465,56 miliar kepada 5.058 debitur, disusul Kabupaten Karimun (Rp 92,51 miliar), Bintan (Rp 87,76 miliar), Tanjungpinang (Rp 60,09 miliar), Natuna (Rp 42,45 miliar), Kepulauan Anambas (Rp 24,18 miliar), dan Lingga (Rp 20,95 miliar).

Sektor penerima terbesar meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial.

Nyanyang Haris menjelaskan, keberhasilan penyaluran KUR di Kepri merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti akses pembiayaan di wilayah kepulauan, keterbatasan SDM pendamping, dan literasi keuangan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kepri melengkapi program nasional dengan subsidi margin nol persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Sejak 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar.

“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini berbagai pelatihan dan pendampingan usaha terus digencarkan — mulai dari pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” jelas Nyanyang.

Ia juga menyambut baik peluncuran KKP yang dinilai dapat membuka akses kepemilikan rumah layak bagi pelaku UMKM dan masyarakat pekerja.

“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan,” tutupnya.

Acara ditutup dengan penandatanganan simbolis Akad Massal KUR dan KKP secara serentak di 38 provinsi, sebagai wujud penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Setiawan, Forkopimda Kepri, Perwakilan Bupati/Walikota se-Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, instansi vertikal, serta pimpinan perbankan se-Kepri. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani