Indonesia Masih Impor Listrik 200 MW dari Malaysia

JAKARTA (marwahkepri.com) — Kebutuhan listrik di sebagian wilayah Kalimantan masih dipasok dari jaringan Malaysia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebutkan, total impor listrik untuk memenuhi kebutuhan di kawasan tersebut mencapai sekitar 200 megawatt (MW).

“Impor listrik dari Malaysia sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara,” kata Yuliot dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

Yuliot menjelaskan bahwa kerja sama kelistrikan dengan Malaysia masih terus berjalan. Saat ini, proses perpanjangan perizinan tengah dilakukan oleh kedua pihak. “Ini kan sudah berjalan dan juga lagi perpanjangan perizinan, dan itu juga kita lakukan fasilitasi,” ujarnya.

Menurut Yuliot, interkoneksi kelistrikan antarnegara anggota ASEAN merupakan langkah strategis untuk menjawab meningkatnya kebutuhan energi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, kata dia, berkomitmen untuk mendukung kerja sama tersebut melalui proyek ASEAN Power Grid (APG), yang menargetkan integrasi jaringan listrik lintas negara.

“Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan akan meningkat signifikan. Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem kelistrikan nasional dan regional juga masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam sepuluh tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) untuk mendukung kebutuhan nasional sekaligus integrasi dengan ASEAN.

Pemerintah telah memetakan potensi investasi sekitar Rp600 triliun untuk mendukung proyek jaringan listrik nasional dan kerja sama ASEAN Power Grid. Yuliot menegaskan, investasi tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga diharapkan dapat melibatkan sektor swasta.

“Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total sekitar 600 triliun rupiah. Itu tentu bukan hanya dari Pemerintah, tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk berinvestasi di national grid dan integrasi antar-ASEAN. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu,” kata Yuliot.

Dalam forum tingkat menteri energi ASEAN ke-43 (43rd AMEM), Indonesia juga menekankan pentingnya transisi energi yang adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi nasional tiap negara anggota. Yuliot menegaskan bahwa kebijakan energi Indonesia harus selaras dengan ASEAN Community Vision 2045, yang menekankan keseimbangan antara ketahanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.

“Indonesia mendorong upaya transisi energi yang tetap memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal,” tutupnya. MK-dtc

Redaktur : Munawir Sani