Pemerintah Ingin Seimbangkan Peran Swasta dan BUMN dalam Pembangunan Kawasan Industri
Ilustrasi Kawasan Industri - Foto: Oktavian Balang
JAKARTA (marwahkepri.com) — Pemerintah menegaskan perlunya keseimbangan antara sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan kawasan industri nasional. Selama ini, sebagian besar kawasan industri di Indonesia dikuasai oleh pihak swasta, sementara kepemilikan pemerintah masih relatif kecil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan meminta agar pengelolaannya lebih optimal melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai superholding BUMN.
“Ini juga PR bagi Danantara, karena di dalamnya ada kawasan-kawasan industri. Selama ini kawasan industri milik pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan yang dimiliki swasta,” ujar Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Potensi Besar Belum Tergarap Maksimal
Airlangga menilai potensi pengembangan KEK di Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga. Ia mencontohkan Vietnam yang telah mengembangkan kawasan ekonomi khusus seluas 1 juta hektare, sedangkan Indonesia baru menggarap sebagian kecil dari potensi yang ada.
“Kita masih punya potensi jauh lebih besar. Karena Vietnam sendiri kawasan ekonomi khususnya sudah mencapai satu juta hektare,” jelasnya.
Dorong Hilirisasi dan Investasi Strategis
Pemerintah memandang keberadaan KEK berperan penting dalam mendukung program hilirisasi nasional. Keberhasilan sektor nikel dijadikan contoh, di mana nilai ekspor meningkat dari US$ 4 miliar pada 2016 menjadi US$ 30 miliar saat ini.
“Salah satu komponen pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor-impor. Ini yang akan terus kita dorong,” kata Airlangga.
Dengan penguatan peran Danantara, pemerintah berharap ke depan pengembangan kawasan industri tidak hanya berorientasi pada investasi swasta, tetapi juga menghadirkan nilai tambah dan pemerataan ekonomi lintas daerah. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
