RI Klaim Dapat Tambahan 12 Persen Saham Freeport, Tapi Belum Ada Hitam di Atas Putih

ukk

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani. (Foto: kompas)

JAKARTA(marwahkepri.com) — Polemik tambahan saham PT Freeport Indonesia kembali mencuat setelah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa Indonesia akan memperoleh tambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen secara gratis dari PT Freeport-McMoRan.

Meski begitu, hingga kini belum ada kesepakatan tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.

“Hasil negosiasi kami, Indonesia akan mendapatkan tambahan saham 12 persen, free of charge, tanpa biaya sama sekali. Saat ini implementasinya sedang difinalisasi,” ujar Rosan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (8/10/2025).

Ia menegaskan bahwa kesepakatan prinsip sudah dicapai setelah lebih dari enam bulan proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan. Penambahan saham tersebut diklaim menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sekaligus meningkatkan pengawasan aspek keselamatan tambang pascainsiden kahar beberapa waktu lalu.

Namun, pernyataan Rosan tersebut tak sepenuhnya diamini oleh pihak Freeport.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menegaskan bahwa belum ada dokumen resmi atau perjanjian final terkait penambahan saham tersebut.

“Saya baru bisa bilang sudah final kalau memang sudah disepakati dan ditandatangani. Saat ini belum ada hitam di atas putih,” kata Tony saat ditemui terpisah.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa proses negosiasi divestasi saham Freeport sudah selesai dan bersifat final, dengan tambahan 12 persen saham untuk pemerintah Indonesia.

“Negosiasi tambahan Freeport sudah saya nyatakan final. Sudah penambahan 12 persen,” tegas Bahlil.

Namun, ia belum memastikan kapan tambahan saham tersebut akan efektif dimiliki Indonesia, sebab izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport masih berlaku hingga 2041.

“Sekarang tambangnya masih berlaku sampai 2041, jadi tanggal efektifnya masih dibahas,” tambahnya.

Dengan dua pernyataan berbeda dari Rosan dan Tony, publik kini menunggu kejelasan formalitas hukum dan teknis divestasi saham Freeport, yang menjadi simbol penting bagi kedaulatan ekonomi dan kendali sumber daya alam Indonesia di masa depan. MK-cnn

Redaktur : Munawir Sani