Ombudsman Temukan Penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis, 56 Dapur Dinonaktifkan

Menu Makan Bergizi Gratis hari pertama di Depok tidak dilengkapi susu. (f: viva)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkap salah satu temuan paling mencolok adalah permainan pengadaan dan penggunaan bahan baku. Ia mencontohkan penyajian buah semangka dalam MBG yang dipotong sangat tipis hingga seperti tisu.
“Faktanya banyak beredar, menu untuk Rp10.000 per porsi tapi buahnya tipis sekali, seperti tisu. Itu jelas permainan di bahan baku,” kata Yeka di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurut Yeka, meski sistem pencairan anggaran MBG lewat virtual account relatif sulit dikorupsi, penyimpangan tetap bisa terjadi pada tahapan pengadaan bahan baku. “Makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan. Sayangnya, infrastruktur pengawasan pemerintah masih kurang. Mestinya dibuat lebih transparan,” ujarnya.
Beras Premium Ternyata Medium
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI, Kusharyanto, juga menemukan praktik serupa di Bogor. Ia menyebut ada SPPG yang memainkan kualitas beras.
“Di supplier disebut premium, tapi setelah dicek ternyata beras medium, dan itu lolos dari pengecekan SPPG,” ungkap Kusharyanto.
Menurutnya, temuan itu menjadi catatan penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pengawasan. “Ini lebih ke penyimpangan prosedur karena sudah ada kontrak. Kami mendorong SPPG lebih teliti, karena sampel yang diberikan belum tentu sama dengan barang yang dikirim,” tambahnya.
BGN Nonaktifkan 56 SPPG
Merespons sejumlah kasus penyimpangan dan maraknya keracunan massal MBG, BGN menonaktifkan 56 SPPG atau dapur penyedia makanan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan langkah ini diambil demi evaluasi menyeluruh dan menjaga keselamatan masyarakat. “Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan. Penonaktifan ini bagian dari evaluasi agar kasus serupa tidak terulang. Keselamatan anak-anak penerima MBG menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Nanik menambahkan, BPOM kini sedang menguji sampel makanan dari 56 SPPG yang dinonaktifkan. “BGN berkomitmen penuh mencegah insiden serupa terulang. Dengan penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap MBG tetap terjaga,” kata Nanik. MK-viva
Redaktur : Munawir Sani