Kampong Madong Susul Pengudang Sebagai Objek Kawasan Ketahanan Pangan Maritim Kepri

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Kampung Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang menyusul Desa Pengudang, Kabupaten Bintan yang dijadikan sebagai objek kawasan ketahanan pangan maritim di Provinsi Kepulauan Riau.

Kampung Madong sebagai objek kawasan ketahanan maritim ini menjadi bagian dari Proyek Perubahan Ketahanan Pangan Maritim yang digagas Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwan Pandra Arsyad.

Proyek perubahan ini pun disosialisasikan Rabu (3/9/2025), mengusung tema “Pengembangan Aliansi Strategis Kehumasan guna Membangun Ekosistem Ketahanan Pangan Maritim secara Kolaboratif dan Partisipatif di Wilayah Perbatasan”.

Madong dipilih karena memiliki karakteristik yang sama dengan Desa Pengudang, yakni berada di kawasan pesisir. Sebagai masyarakat di kampung ini menggantungkan pencarian dari laut: sebagai nelayan tangkap, juga mengelola tambak budidaya ikan.

Di kawasan ini juga terdapat hutan bakau (mangrove) yang menjadi rumah bagi berbagai habitat laut, termasuk ketam.

Potensi ini menjadikan Madong sebagai wilayah strategis dalam pengembangan produk perikanan. Melalui proyek ini, masyarakat didorong untuk mengolah hasil laut dari bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Dari dialog bersama warga, masih ditemukan sejumlah kendala. Di antaranya persoalan sertifikasi BPOM dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga hambatan pemasaran dan distribusi produk olahan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, menegaskan komitmennya mendukung peningkatan kualitas produk perikanan setempat.

“Dinas KUKM Kepri siap memberikan pembinaan dan pendampingan dalam rangka penerbitan SKP dan GMP (Good Manufacturing Practices), guna menjamin produk olahan hasil perikanan bermutu dan terjamin keamanannya,” ujar Riki.

Lebih lanjut, Riki juga menekankan pentingnya akses pasar bagi produk dari Madong. Ia berkomitmen membawa produk olahan tersebut masuk ke Koperasi Merah Putih demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Namun, masyarakat harus terlebih dahulu bergabung ke koperasi. Saya minta Lurah Kampung Bugis mengurus administrasi dan membentuk kelompok usaha agar produk bisa masuk ke jalur distribusi yang tepat,” jelasnya.

Sementara itu, project leader sekaligus Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwan Pandra, mengapresiasi partisipasi warga dan para pemangku kepentingan yang hadir. Menurutnya, kegiatan ini merupakan forum penting untuk menghimpun kondisi terkini, hambatan dan masukan dalam implementasi aliansi strategis kehumasan.

“Kami telah menetapkan Pilot Project Kampung Pangan Laut atau KAPAL. Setelah Desa Pengudang di Bintan, hari ini Madong di Tanjungpinang dan selanjutnya Desa Resun di Kabupaten Lingga,” ungkap Pandra.

Menanggapi aspirasi dari para warga, Pandra mengatakan pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Kepala Balai BPOM Kepri, Ully Mandasari, untuk memfasilitasi penerbitan sertifikat izin edar bagi produk olahan hasil perikanan.

“Sehingga ke depan, produk-produk olahan masyarakat dapat tersertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya empat hal utama dalam membangun ekosistem ketahanan pangan maritim, yakni pentahelix, kolaboratif, adaptif dan keberlanjutan.

“Perlu edukasi dan sosialisasi yang masif serta berkesinambungan dengan melibatkan lima unsur pentahelix: akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media. Dengan sinergi ini, cita-cita kita bersama bisa tercapai,” jelasnya.

Melalui proyek ini, Kombespol Pandra juga mengharapkan Madong dapat menjadi model pengembangan ketahanan pangan maritim berbasis potensi lokal, sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Diskominfo Kepri Trio Andana menilai proyek Ketahanan Pangan Maritim yang digagas Humas Polda Kepri merupakan terobosan nyata dalam praktik kehumasan.

Menurutnya, komunikasi publik tidak sekadar menyampaikan pesan, melainkan juga berperan sebagai penghubung dan pemersatu kepentingan antar pihak.

“Melalui inisiatif ini kita bisa melihat bagaimana fungsi humas dijalankan secara substantif, yakni menjembatani pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat untuk membangun ekosistem pangan maritim yang kuat,” kata Trio.

Trio pun menegaskan, sinergi lintas sektoral menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

“Proyek ini membuktikan bahwa kolaborasi dapat menghadirkan solusi nyata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutupnya. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani