Komisi I DPRD Bengkalis Gelar Rapat Kerja Evaluasi APBD 2025 dan Pembahasan Renja Perubahan APBD

BENGKALIS (marwahkepri.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat kerja terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD 2025, serta pembahasan Rencana Kerja (Renja) Perubahan APBD 2025.

Pada hari pertama, rapat diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan berlangsung di Lantai II Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Tantowi Saputra Pangaribuan, serta dihadiri Wakil Ketua II Hendrik Saputra Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno.

Rapat tersebut membahas pagu anggaran setiap OPD, program dan kegiatan APBD 2025, serta Renja Perubahan APBD 2025 sebelum masuk ke pembahasan tahap berikutnya.

Tantowi Saputra menegaskan, setiap OPD harus dapat mempertanggungjawabkan pagu anggaran dan kegiatan yang telah disampaikan, sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Ia mencontohkan Dinas PMD yang mengelola Dana Desa, agar lebih teliti dalam memeriksa pemanfaatan dana tersebut.

“Masih ada beberapa desa yang infrastruktur pembangunannya belum memadai, sehingga penggunaan dana harus benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk OPD lainnya. Sesuai arahan Hj. Zahraini, program yang telah terinci harus dijalankan sesuai rencana, dengan memprioritaskan hal-hal yang paling penting untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis, sejalan dengan visi-misi Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.

Pada hari kedua, rapat dilanjutkan bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Camat Bengkalis dan Camat Bantan.

Masing-masing memaparkan program pelayanan dan pengawasan yang optimal bagi masyarakat dan perangkat daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Inspektorat Dedi Kurniaw menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis

“Kami sangat berterima kasih atas dorongan terhadap kinerja dan pagu anggaran kami, khususnya dalam memberikan pelayanan, pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, serta langsung turun ke lapangan untuk pengarahan dan pengawasan data audit desa,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I, Dapot Hutagalung, juga mengingatkan Dinas Tenaga Kerja agar lebih tegas terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis.

“Jangan hanya menerima data, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja dari daerah. Masih banyak perusahaan yang mempekerjakan orang luar,” tegasnya.

Menutup rapat, Tantowi Saputra Pangaribuan bersama anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis berharap seluruh instansi dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal dan sesuai kondisi saat ini, serta menghindari terjadinya tunda bayar. MK-inf

Redaktur: Munawir Sani