Wamen Komdigi Dukung Pengembangan Kawasan AI dan Pusat Data di Kepri

dgd

Wagub Kepri Nyanyang Haris dalam pertemuan dengan Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Jakarta, Jumat (25/7/2025). (Foto: Diskominfo Kepri)

BATAM (marwahkepri.com) – Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan tanggapan positif terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menuntaskan permasalahan blankspot dan sinyal lemah serta pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) serta pusat data berskala nasional.

Sinyal “lampu hijau” disampaikan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria usai menerima pemaparan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam pertemuan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Dalam pertemuan itu Wagub Nyanyang memaparkan dua hal yakni penuntasan wilayah blankspot dan sinyal lemah di Kepri, serta peluang investasi dalam pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data berskala nasional di Pulau Bintan.

Wagub Nyanyang menyampaikan rencana ambisius Pemprov Kepri untuk membangun kawasan AI dan pusat data nasional di Pulau Bintan.

Lahan seluas 3.000 hektare telah disiapkan. Lokasi dipilih merupakan lahan eks tambang yang memiliki potensi energi terbarukan (air, solar, angin) serta memiliki akses langsung ke jaringan kabel laut internasional.

“Ini bukan sekadar infrastruktur digital. Ini adalah lompatan strategis agar Kepri menjadi beranda digital NKRI,” tegas Nyanyang Haris.

Proyek ini juga akan mengintegrasikan pasokan listrik hingga 1 gigawatt, klasifikasi data terbuka untuk layanan cloud pihak ketiga, serta dukungan Program Revitalisasi Nasional (PRN) untuk pengembangan energi di kawasan Tanjunguban dan Kijang.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Kepri.

Sementara itu, Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa pembangunan kawasan AI dan pusat data tersebut merupakan proyek strategis yang sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta, namun pemda tetap harus dilibatkan secara aktif.

“Pemerintah daerah kami dorong untuk memperoleh kontribusi minimal 15 persen dari total nilai investasi. Ini bentuk kolaborasi yang adil antara pusat, daerah, dan swasta,” ujar Mira.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi hijau dalam operasionalisasi proyek.

“Pembangunan data center harus berbasis energi terbarukan dan sistem pendingin yang efisien. Kebutuhan daya untuk pemrosesan AI sangat besar, sehingga pendekatan ramah lingkungan menjadi mutlak,” tutupnya. MK-mun

Redaktur: Munawir Sani