Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 100 Triliun, Prabowo: Saya Tidak Terima!
Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran nasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). (DOK. Humas Bank Mandiri)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan tindakan tegas terhadap kasus beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Ia menyebut, praktik curang tersebut hanya menguntungkan segelintir pengusaha, sementara rakyat dan negara menanggung kerugian besar.
“Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak. Ini pidana! Kerugian ekonomi Indonesia mencapai Rp 100 triliun setiap tahun, hanya dinikmati 4-5 kelompok usaha,” kata Prabowo dalam pernyataan resminya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/7/2025).
Presiden menyesalkan, di tengah upaya pemerintah menghimpun pemasukan dari pajak dan bea cukai, justru terjadi kebocoran besar dari praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat.
“Saya tidak terima! Ini pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Saya sudah disumpah untuk menjalankan undang-undang,” tegas Prabowo.
Prabowo bahkan memerintahkan agar aset milik pihak yang terlibat disita jika tidak mengembalikan kerugian negara. “Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” ucapnya.
Kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeberkan temuan beras oplosan yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium. Produk tersebut ditemukan di minimarket dan supermarket besar di berbagai daerah.
Tim gabungan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait telah memeriksa 212 merek beras, dengan temuan mengejutkan: banyak kemasan 5 kilogram ternyata hanya berisi 4,5 kilogram, sementara label dan standar mutu tidak sesuai.
Dari pemeriksaan itu, 26 merek mengakui melakukan praktik pengoplosan. “Kami sudah laporkan langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung,” kata Amran saat rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (16/7/2025).
Presiden Prabowo menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum bersih-bersih di sektor pangan. Ia meminta seluruh aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. MK-komp
Redaktur : Munawir Sani
