DPRD Bak Macan Ompong, Tak Diacuhkan Bupati Natuna ?

NATUNA (marwahkepri.com) – Meski kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna belum stabil dan masih menyisakan utang kepada pihak ketiga, pemerintah daerah dibawah pimpinan Bupati Cen Sui Lan, justru kembali melelang enam proyek baru dengan nilai rata-rata Rp171 juta per paket.

Tindakan ini mendapat sorotan dari DPRD Natuna yang sebelumnya telah mengeluarkan larangan tegas agar proses lelang ditunda sebelum hutang kepada pihak ketiga dilunasi.

Nyatanya, DPRD Natuna sebagai wakil rakyat, kini bak macan ompong. Permintaan anggota legislatif melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu, tidak dianggap oleh Bupati Natuna.

Ketua DPRD Natuna, Rusdi, mengaku terkejut mengetahui adanya enam paket proyek Penunjukan Langsung (PL) yang sudah dilelang.

“Saya baru tahu ada proyek baru yang dilelang. Kami di DPRD sebenarnya sudah melarang agar proses lelang ditunda dulu hingga kondisi keuangan daerah stabil,” ungkap Rusdi melalui telepon selulernya, Senin (21/07/2025).

Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan keberanian pihak eksekutif yang tetap menjalankan proyek di tengah tekanan keuangan, seolah mengabaikan imbauan dari legislatif.

“Kalau masih ada proyek yang tetap berjalan, padahal utang belum dibayar, ya tanya langsung saja sama mereka, jangan ke kami,” tambah Rusdi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius, siapa sebenarnya aktor di balik dilelangnya proyek-proyek ini? Apakah imbauan DPRD hanya menjadi formalitas tanpa diikuti pengawasan nyata?

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan adanya potensi disharmoni antara dua pilar pemerintahan, yaitu eksekutif dan legislatif.

Ketika rekomendasi DPRD tak lagi menjadi acuan, masyarakat mulai mempertanyakan latar belakang kebijakan ini.

Pelaksanaan enam paket proyek Penunjukan Langsung di tengah keterbatasan anggaran dan tumpukan kewajiban finansial jelas menjadi sinyal adanya kebijakan yang kontraproduktif. Di satu sisi, pembangunan terus berjalan. Di sisi lain, utang lama belum diselesaikan.

Masyarakat Natuna pun menunggu kejelasan: apakah pembangunan ini benar-benar demi kemajuan daerah, atau justru didorong oleh kepentingan lain yang belum terungkap?

Ketegangan antara DPRD dan Pemkab Natuna dalam pengelolaan proyek dan keuangan daerah semakin menguatkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Hanya dengan itulah, kepercayaan publik dapat kembali pulih. MK-nang

Redaktur : Munawir Sani