Laporkan Pelaksanaan APBD, Wagub Nyanyang Pastikan Belanja Daerah Tepat Sasaran dan Pro Rakyat

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, memastikan belanja daerah dirancang dan dialokasikan secara tepat sasaran serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Jumat (11/7/2025).

Paripurna tersebut beragendakan penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

“Ini menjadi energi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Nyanyang, mengapresiasi kritik dan saran dari fraksi-fraksi DPRD.

Nyanyang menekankan, dialog dengan DPRD akan terus dilanjutkan secara lebih teknis dalam pembahasan berikutnya demi memastikan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran.

Terkait pengelolaan aset daerah, Nyanyang menyebut pihaknya sependapat dengan DPRD bahwa penataan aset menjadi prioritas.

“Kami akan membenahi data, memperkuat pengawasan, dan melakukan penataan aset secara bertahap,” tegasnya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemprov Kepri terus menjalankan program lintas sektor melalui organisasi perangkat daerah (OPD), dengan evaluasi rutin bersama pemerintah kabupaten/kota.

“Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pihak agar tepat sasaran,” ujarnya.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kepri melakukan berbagai upaya, termasuk perluasan basis pajak, digitalisasi pembayaran, evaluasi kinerja BUMD, serta penyesuaian tarif air permukaan.

“Kami sadar PAD masih bergantung pada pusat. Karena itu, berbagai upaya terus kami dorong,” ungkap Nyanyang.

Menanggapi masukan Fraksi PKS tentang piutang daerah, Nyanyang memastikan Pemprov aktif menagih piutang sambil memberikan keringanan sesuai aturan.

“Kami berupaya agar piutang pajak bisa tertagih optimal,” katanya.

Ia juga menjelaskan, defisit operasional yang terjadi tahun ini disebabkan oleh kewajiban jangka pendek yang belum terbayar akibat keterbatasan dana.

Di sektor pendidikan, Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov untuk membangun ruang kelas baru, mendistribusikan guru secara merata, serta memperbaiki sistem zonasi penerimaan murid. Ia juga mendukung penguatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai kampus unggulan di daerah.

“Kami ingin kualitas pendidikan merata di seluruh Kepri,” pungkasnya.

Dalam bidang kesehatan dan penanganan stunting, Pemprov Kepri menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 12 persen pada tahun 2029.

“Kami perkuat RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSJKO Engku Haji Daud agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri,” ujar Nyanyang.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kepri siap menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD dan BPK melalui rencana aksi nyata.

“Laporan pertanggungjawaban APBD akan menjadi dasar perbaikan pembangunan ke depan,” imbuhnya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bahktiar, dan dihadiri anggota dewan serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani