BATAM (marwahkepri.com) – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (30/6/2025) siang.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Amsakar Achmad.
Tampak hadir pula sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari LAMKR, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, serta perwakilan dari BP Batam.
Sebelum agenda penyampaian nota keuangan, rapat paripurna menuntaskan dua agenda yakni Laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, serta Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024, yang ditutup dengan pengambilan keputusan.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Amsakar menyebutkan bahwa pengajuan lebih awal perubahan APBD Tahun 2025 ini mencerminkan komitmen Pemko Batam dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan anggaran diarahkan untuk mendukung pemerataan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 naik sebesar 7,94 persen, dari semula Rp 3,96 triliun menjadi Rp 4,27 triliun. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang melonjak 11,04 persen terutama dari pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah naik menjadi Rp 1,95 triliun atau meningkat 12,52 persen dari sebelumnya, didorong oleh bertambahnya objek pajak seperti PBB-P2, PBJT dari listrik, perhotelan, hiburan dan makanan/minuman. Retribusi daerah juga meningkat 7,18 persen, seiring optimalisasi layanan persampahan, parkir, pariwisata dan penggunaan TKA.
Namun, ada pula penurunan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang turun 13,81 persen akibat turunnya laba Bank Riau Kepri Syariah dan pengurangan saham Pemko Batam. Pendapatan transfer antar daerah justru melonjak tajam hingga 35,24 persen, berkat penyesuaian alokasi dari Pemerintah Provinsi Kepri.
Total belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp 4,07 triliun menjadi Rp 4,41 triliun, atau naik 8,19 persen. Alokasi belanja ini tersebar pada: