Bupati Natuna: Forum Koordinasi Maritim Harus jadi Panggung Kebangsaan Jaga Laut NKRI

NATUNA (marwahkepri.com) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, serta Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, yang digelar pada Rabu, 18 Juni 2025 di Ballroom Gajah Mina, Adiwana Jelita Sejuba Resort, Kecamatan Bunguran Timur.

Kegiatan ini merupakan agenda strategis nasional yang difokuskan pada penguatan pengawasan wilayah laut, khususnya di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point strategis lainnya yang menjadi jalur penting pelayaran internasional.

Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Purwito, yang menekankan pentingnya forum ini sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional berbasis fakta lapangan.

“Fokus kita tertuju pada kegiatan prioritas pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, termasuk ALKI dan choke point strategis,” ujar Brigjen Purwito.

Ia juga menyebut forum ini menjadi momen strategis membangun sinergi pusat dan daerah, untuk memastikan langkah operasional selaras dengan arah kebijakan nasional dan doktrin pertahanan maritim.

Dalam paparannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi teknis antarinstansi, tetapi panggung kebangsaan untuk menjaga kedaulatan laut NKRI.

“Natuna bukan sekadar gugusan pulau-pulau. Ini simbol geopolitik dan saksi pertemuan kepentingan nasional hingga global, dari nelayan kecil hingga kapal induk negara adidaya,” tegasnya.

Bupati perempuan pertama di Natuna ini mengusulkan pembentukan Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang mengintegrasikan TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair dalam satu sistem operasi maritim terpadu.

“Komando ini menjadi tulang punggung patroli terkoordinasi dengan sistem respons cepat terhadap pelanggaran di laut,” ujarnya.

Cen juga menyerukan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif dan diskresi khusus bagi Natuna, sebagai daerah perbatasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.

“Dengan diskresi yang tepat, program pembangunan akan lebih cepat terealisasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Forum tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan utama yang menjadi komitmen bersama seluruh peserta, yakni:

• Penguatan sinergi antar-instansi dalam pengawasan laut
• Optimalisasi pengawasan terpadu
• Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pendukung
• Penegakan hukum yang tegas dan terukur
• Pentingnya integrasi data dan informasi maritim nasional

Kesimpulan forum ini menegaskan komitmen berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban wilayah laut Indonesia secara profesional dan terpadu. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani