Wali Kota Amsakar Ajukan Perubahan KUA-PPAS 2025 ke DPRD Kota Batam
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama wakilnya Li Claudia Chandra menyerahkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Batam. (Foto: mun)
BATAM (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan dua agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Senin (2/6/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, S.E., M.M. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, unsur forkopimda, pejabat Pemko dan BP Batam, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Kamaluddin pun mempersilakan Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan terkait hal berkenaan.
Penjelasan ini menjadi dasar pembahasan lanjutan antara Pemko Batam dan DPRD guna memastikan arah kebijakan anggaran yang responsif, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah ke depan. Diantara yang disampaikan terkait perubahan rencana pendapatan dalam APBD tahun ini yang semula Rp 3,9 triliun lebih menjadi Rp 4,1 triliun lebih atau naik 5,15 persen. Kenaikan dilakukan pada sektor PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sedangkan untuk perubahan rencana belanja juga mengalami kenaikan 5,49 persen dari semula Rp 4,079 triliun lebih menjadi Rp 4,303 triliun lebih.
“Diharapkan dapat dilakukan pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-udangan yang berlaku,” tegas walikota.
Amsakar juga memaparkan beberapa perubahan belanja diantaranya untuk pemberian subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro dengan bunga nol persen dan maksimal pinjaman Rp 20 juta. Juga alokasi anggaran untuk santunan bagi lansia, beasiswa untuk SD, SMP dan perguruan tinggi, dan alokasi anggaran untuk seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP baik negeri maupun swasta.
Usai pidato Wali Kota, Kamaluddin meminta fraksi-fraksi menyiapkan pandangan umum terhadap KUA/PPAS berkenaan dan akan disampaikan dalam rapat paripurna yang akan dijadwalkan kemudian. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
