Kebijakan Diskon Listrik Rp0 Jadi Teka-Teki: Siapa Bilang, Siapa Jalankan?

JAKARTA (marwahkepri.com) – Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% pada Juni dan Juli 2025 menimbulkan kebingungan publik setelah muncul pernyataan yang tidak sinkron antara PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan diskon tersebut, yang direncanakan menyasar 79,3 juta rumah tangga pelanggan dengan daya listrik 1.300 VA ke bawah, mulai 5 Juni 2025.

“Kami akan menjalankan arahan dari pemerintah,” ujar Darmawan saat ditemui di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Namun, pernyataan berbeda datang dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mengaku belum mengetahui rencana kebijakan diskon tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi lintas kementerian, termasuk dengan pihak Kementerian Keuangan.

“Sampai hari ini saya belum dapat laporan apa pun soal diskon listrik. Kalau memang ada, biasanya harus dibahas dulu bersama lintas kementerian,” tegas Bahlil saat diwawancara pada hari yang sama.

Menurut Bahlil, subsidi atau pemotongan tarif bukan hal sederhana karena menyangkut anggaran negara, dan memerlukan koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PLN.

Pernyataan ini justru membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kejelasan kebijakan. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, kehadiran diskon listrik sangat dinanti. Namun, ketidakjelasan koordinasi internal pemerintah justru menimbulkan keraguan.

Para pengamat menilai bahwa inkonsistensi komunikasi antar lembaga pemerintah dapat mengganggu kepercayaan publik dan pelaksanaan kebijakan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. MK-dtc

Redaktur : Munawir Sani