DPRD Batam Dorong Tindak Lanjut Catatan BPK dalam RPPAPBD 2024
Wali Kota Batam Amsakar Achmad (tengah) menerima dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dari Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua I DPRD H. Aweng Kurniawan (kiri) dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam di ruang sidang utama, Rabu (28/5/2025). (f: hum)
BATAM (marwahkepri.com) – Komitmen Pemerintah Kota Batam dan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (28/5/2025). Rapat tersebut membahas dua agenda penting: pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2029 dan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (RPPAPBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin dan dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta elemen masyarakat dan mahasiswa. Sinergi antarlembaga ini menjadi simbol kuat bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah komitmen bersama.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menyampaikan capaian penting berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada publik.
“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Batam. Namun demikian, tetap ada catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari,” ujar Amsakar.
Ia juga merinci bahwa realisasi pendapatan tahun 2024 mencapai Rp3,6 triliun (97 persen dari target) dan belanja daerah sebesar Rp3,6 triliun (94 persen dari total alokasi). Ini menunjukkan kinerja fiskal yang relatif stabil meskipun ada tantangan makro ekonomi.
Tak hanya itu, sidang paripurna juga menandai awal penyusunan RPJMD 2025–2029, sebagai peta jalan pembangunan Batam lima tahun ke depan. DPRD melalui pembentukan Pansus akan turut mengawal proses ini agar pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin mengapresiasi capaian WTP yang konsisten, namun juga menekankan perlunya peningkatan kinerja OPD agar jumlah temuan audit semakin minim.
“Kami ingin Pemko Batam menjadi model tata kelola yang transparan. Pansus RPJMD dan pembahasan RPPAPBD ini adalah momentum penting menyusun masa depan kota dengan dasar akuntabilitas,” kata Kamaluddin.
Ia juga mengingatkan seluruh fraksi untuk menyiapkan pandangan umum terhadap RPPAPBD, yang akan dibahas dalam rapat lanjutan bulan depan. MK-mun
Redaktur : Munawir Sani
