Bertemu Presiden Prabowo, Kepala BP Batam Pastikan Tak Bahas Proyek Rempang
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama jajaran melaporkan strategi percepatan investasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam audiensi resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/5/2025). (Foto: BP Batam)
JAKARTA (marwahkepri.com) — Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (22/5/2025) tidak membahas penolakan warga terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City maupun persoalan relokasi warga yang belum mencapai target.
Menurut Amsakar, fokus utama pembahasan adalah pada percepatan investasi di Batam dan upaya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Itu tidak dibahas (penolakan warga). Lebih fokus percepatan investasi,” ujar Amsakar usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, BP Batam melaporkan progres kerja termasuk upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya adalah pengembangan sistem manajemen lahan terpadu untuk mempercepat pengelolaan aset lahan secara efisien. BP Batam juga menghapus kewajiban fatwa planologis serta mengintegrasikan pelayanan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Amsakar menyebut Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah percepatan investasi tersebut dan akan menyesuaikan regulasi yang menghambat pengembangan investasi.
“Target RPJMN pertumbuhan ekonomi 8 persen, insyaAllah Batam akan berikhtiar lebih dari itu,” tegas Amsakar.
Di sisi lain, penolakan terhadap PSN Rempang Eco City oleh masyarakat lokal masih berlanjut. Aliansi Masyarakat Adat Rempang-Galang Bersatu (AMAR-GB) kembali menyuarakan keberatan mereka melalui aksi demonstrasi laut pada Senin (12/5/2025). Aksi ini menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya mengancam kampung-kampung di darat, tetapi juga wilayah tangkap nelayan.
Sementara itu, BP Batam dalam siaran pers tertanggal 8 Mei 2025 menyatakan bahwa 87 kepala keluarga telah menerima relokasi ke hunian baru di Kampung Tanjung Banun dari total sekitar 900 kepala keluarga yang terdampak proyek.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait, menyampaikan apresiasi terhadap warga yang telah menerima relokasi, seraya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mendahulukan kepentingan masyarakat.
“Semoga investasi ini bisa segera terealisasi dan memberikan dampak pada perekonomian daerah maupun nasional,” kata Ariastuty. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
