Sejumlah Kader PMII Tanjungpinang-Bintan Tolak Hasil Konfercab, Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Tindak Kekerasan

2063203e-71ef-4864-95a5-7d062b3540d5

Seorang kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terlibat adu fisik dengan peserta lain saat pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PMII Tanjungpinang-Bintan di Aula BPMP Provinsi Kepri, Jumat (26/4/2025) (f: mun)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) — Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari berbagai komisariat di Tanjungpinang-Bintan menyatakan penolakan terhadap hasil Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar pada 26 April 2025 di Aula BPMP Provinsi Kepri. Penolakan ini dilatarbelakangi dugaan pelanggaran prosedural dalam tahapan konfercab yang dinilai tidak sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII.

Para kader menilai pelaksanaan konfercab terburu-buru, tidak transparan, dan kurang membuka ruang partisipasi kader dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi. Mereka juga menyoroti persoalan serius terkait ketua terpilih yang diduga terlibat dalam tindak penganiayaan terhadap sesama kader. Kasus ini, menurut laporan, telah dilaporkan ke Polres Bintan dan akan dibawa ke Pengurus Besar PMII di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi.

“Kami tidak bisa menerima seorang ketua yang terlibat dalam tindakan kekerasan. PMII harus menjadi tempat membina karakter dan moralitas kader, bukan ruang untuk kekerasan. Organisasi ini harus berlandaskan prinsip kemanusiaan, perdamaian, dan saling menghargai,” tegas Thania, salah satu kader.

Sebagai langkah lanjut, para kader menuntut pembatalan hasil konfercab, evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan baru, dan reformasi proses pemilihan agar lebih transparan, adil, serta sesuai aturan. Mereka menegaskan pentingnya menjaga marwah PMII sebagai organisasi intelektual dan perjuangan mahasiswa yang menjunjung tinggi integritas dan moralitas.

Dinamika internal ini menunjukkan perlunya penyelesaian segera dengan pendekatan inklusif dan dialog konstruktif demi menjaga citra dan kredibilitas organisasi di mata publik. MK-mun

Redaktur : Munawir Sani