Bupati Iskandarsyah Akui Kendala Menghambat Free Trade Zone di Karimun

KARIMUN (marwahkepri.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole untuk menerapkan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh tengah bergelut dengan sederet masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Meskipun letak geografis Karimun dinilai strategis—di muara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan perairan internasional Malaysia-Singapura—kenyataannya implementasi FTZ masih terhambat infrastruktur dan regulasi.

Bupati Iskandarsyah memang tengah mencari solusi, seperti perbaikan pasokan listrik, pembenahan pelabuhan, dan perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah. Hal ini demi memangkas biaya, memangkas antrean, dan mendorong kelancaran lalu lintas barang.

Selain masalah infrastruktur, proses perizinan dan koordinasi juga menjadi tantangan yang tengah dibereskan demi mewujudkan visi tersebut. Dalam kondisi saat ini, biaya transportasi masih melambung 20-60 persen akibat lambatnya proses bongkar muat di pelabuhan, dan pasokan listrik masih bergantung pada koordinasi multipihak.

Bupati Iskandarsyah menyebut perbaikan harus segera terjadi demi mendongkrak perekonomian dan mendatangkan investor.

“Kalau masalah mendasar ini tak dibereskan, Free Trade Zone nantinya hanya sebatas wacana. Kita harus kerja keras memenuhi syarat dan memangkas hambatan yang terjadi di lapangan,”pungkasnya. MK-tim

Redaktur : Munawir Sani