Kontraktor Natuna Tuntut Pembayaran Proyek, Pemkab Beri Penjelasan

NATUNA (marwahkepri.com) – Sejumlah kontraktor, konsultan, dan penyedia material menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (17/3/2025). Mereka menuntut kejelasan pembayaran atas proyek yang telah mereka selesaikan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Aksi ini dilakukan dengan konvoi kendaraan yang terdiri dari tiga truk, satu mobil pick-up, satu mobil Hilux, serta sejumlah sepeda motor. Para demonstran menyuarakan keresahan mereka terhadap keterlambatan pembayaran yang telah berdampak pada kondisi ekonomi mereka.

Perwakilan kontraktor dalam orasinya menyampaikan bahwa mereka memahami kondisi keuangan daerah yang sedang bermasalah, namun mereka tetap berharap adanya solusi konkret.

“Kami menyadari kondisi Natuna tidak baik-baik saja, keuangan daerah lagi ada masalah. Meskipun begitu, kami minta tolong perhatikan kami untuk menyambung hidup dan lebaran karena sudah banyak yang kami jual dan gadai,” ujar salah satu orator.

Para kontraktor menekankan bahwa mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki gaji tetap setiap bulan. Oleh karena itu, mereka meminta agar Pemkab Natuna segera mengambil keputusan terkait pembayaran hak mereka, terutama dengan mendekatnya hari raya.

Selain menuntut kepastian dari Pemkab Natuna, para demonstran juga meminta perhatian dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Mereka menyoroti ketergantungan Natuna pada dana transfer dari pusat dan menegaskan bahwa daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya mendapat prioritas.

Jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, para kontraktor mengancam akan melakukan aksi lebih besar dan bahkan mempertimbangkan langkah hukum terhadap Pemkab Natuna yang mereka nilai telah wanprestasi.

“Mungkin kerjaan yang sudah ada kami segel dulu. Kami sudah terdesak, Pak Wakil,” tegas salah satu perwakilan kontraktor.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menemui para demonstran dan menjelaskan kondisi keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa bukan hanya Natuna yang mengalami keterlambatan transfer dana, tetapi juga daerah lain di Indonesia.

“Terima kasih kepada teman-teman, adek-adek yang hadir. Pemerintah daerah bukan tidak peduli, tapi situasi dan kondisi keuangan kita hari ini memang tidak baik-baik saja, bukan hanya di Natuna tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Jarmin.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat dana sebesar Rp79 miliar yang masih berada di pusat serta Rp17 miliar lebih yang tertahan di Provinsi Kepulauan Riau. Dana tersebut belum bisa digunakan karena belum ditransfer ke kas daerah.

“Kalau duit ini turun, kita akan pertimbangkan hak-hak dari kawan-kawan kontraktor dan rekan-rekannya,” ungkapnya.

Jarmin juga menyampaikan bahwa Pemkab Natuna belum dapat mengambil keputusan segera terkait pembayaran dan akan membahasnya lebih lanjut dengan Bupati Natuna.

“Kami tahu perasaan kawan-kawan, tapi saat ini kami belum bisa mengambil keputusan. Kami akan diskusikan, tampung, dan informasikan terlebih dahulu dengan Bupati,” imbuhnya.

Meskipun ada ancaman aksi lanjutan, demonstrasi ini berlangsung dengan tertib. Aksi damai ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Natuna serta Satpol PP Kabupaten Natuna untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya protes.

Dengan kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil, para kontraktor kini menunggu langkah konkret dari Pemkab Natuna serta kepastian transfer dana dari pusat dan provinsi. MK-nang

Redaktur : Munawir Sani