Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Pendanaan, Jangan Hanya Andalkan APBN

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para kepala daerah untuk mengadopsi inovasi pembiayaan dalam program pembangunan, agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan, mengingat ketergantungan pada APBN dan APBD sering kali memakan waktu lama akibat keterbatasan anggaran negara.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam agenda Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

“Di banyak negara, pembangunan infrastruktur tidak selalu 100% dari APBD atau APBN. Kalau harus menunggu APBD atau APBN, prosesnya bisa sangat lama,” ujar Sri Mulyani dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Senin (24/2/2025).

Ia mencontohkan beberapa sektor yang dapat dikembangkan melalui skema pembiayaan inovatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa selama proyek pembangunan mampu menghasilkan pendapatan, maka skema pembiayaan inovatif bisa diterapkan. Namun, hal ini tetap memerlukan kerja keras, komitmen, dan keahlian dalam pengelolaan keuangan.

Bagi pemerintah daerah yang masih ragu untuk menerapkan skema pembiayaan alternatif, Sri Mulyani menyarankan agar mereka berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.

“Selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kita semua bisa bekerja sama untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendukung kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah secara optimal guna memajukan Indonesia.

“Kemenkeu akan selalu mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian dapat sukses membangun daerah, menggunakan APBD dan APBN secara efektif, serta menjadikan keuangan negara sebagai instrumen utama dalam mendorong kemajuan,” tutupnya. Mk-cnbc

Redaktur: Munawir Sani