Mesir Siapkan Rencana Rekonstruksi Gaza, Tanpa Pengusiran Warga Palestina
Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi. (F: Ist)
JAKARTA – Mesir tengah mempersiapkan rencana besar untuk membangun kembali Jalur Gaza, dengan memastikan bahwa warga Palestina tidak akan diusir dari tanah mereka. Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, mengonfirmasi rencana ini dalam pertemuan dengan Ketua Kongres Yahudi Dunia, Ronald Lauder.
Presiden Sisi menekankan urgensi rekonstruksi Gaza dan pentingnya menjaga agar penduduknya tetap berada di tanah mereka.
“Semua pihak harus bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga gencatan senjata. Perluasan konflik hanya akan merugikan semua pihak,” kata Sisi, sebagaimana dikutip Anadolu Agency.
Sisi juga menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perjanjian 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menambahkan bahwa rencana rekonstruksi Gaza disusun melalui koordinasi dengan pihak Palestina, negara-negara Arab, dan dukungan internasional.
“Visi Mesir untuk rekonstruksi Gaza tengah disusun dengan kerja sama Otoritas Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta komunitas internasional yang lebih luas,” ujar Abdelatty.
Dalam rencana tersebut, kelompok Hamas tidak akan terlibat dalam pemerintahan atau kendali rekonstruksi wilayah Gaza. Proses rekonstruksi akan diserahkan kepada komite sosial atau komunitas untuk memastikan kelancaran pemulihan.
Beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar, juga bersiap untuk memberikan dukungan finansial bagi rekonstruksi ini. Diperkirakan, proses pembangunan kembali Gaza akan memakan waktu tiga hingga lima tahun, mengingat lebih dari 65 persen properti di Gaza rusak akibat serangan brutal pasukan Israel.
Rencana alternatif untuk rekonstruksi Gaza ini muncul setelah pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pernah mengusulkan untuk membeli dan mengambil alih Jalur Gaza. Trump juga mengusulkan pemindahan warga Palestina ke negara lain seperti Mesir, dengan tujuan mengembangkan wilayah tersebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan Trump ini ditolak keras oleh negara-negara Arab dan dunia internasional, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis. Mk-cnn
Redaktur: Munawir Sani
