Tingkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Nelayan, Pemda Natuna Serahkan Berbagai Bantuan Melalui Dinas Perikanan

Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Nelayan melalui Dinas Perikanan Natuna. (Foto: saida)
NATUNA (marwahkepri.com) – Pemerintah Daerah Natuna terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian khususnya untuk para Nelayan.
Pemerintah daerah menyerahkan berbagai bentuk bantuan melalui Dinas Perikanan, ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung sektor perikanan.
Dedy Dahmudi, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, menyampaikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini berupa alat tangkap ikan, bibit perikanan budidaya, serta dukungan terhadap unit pengolahan ikan (UPI).
Dedy mengungkapkan bantuan ini diserahkan langsung kepada nelayan diberbagai kecamatan yang ada di Natuna. Selain itu Nelayan juga mendapat manfaat dan perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
“Berbagai bantuan ini tentu menjadi bukti nyata Pemerintah dalam mendukung dan mensejahterakan para Nelayan yang ada di Natuna,” ungkap Dedy kepada awak media saat ditemui di kantornya di Dinas Perikanan Natuna, Komplek Natuna Gerbang Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan alat tangkap ikan. Untuk sektor budidaya dan pengadaan bibit juga didukung dengan penyediaan pakan ikan seperti lele.

Agar pengolahan ikan lebih maju dan memberikan nilai jual yang tinggi, pemerintah terus mendorong unit pengolahan ikan untuk menunjang perekonomian para nelayan.
Meskipun berbagai bantuan telah dirancang, implementasi program berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala regulasi pusat.
Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan adanya keputusan dari Kartu Jaminan Perikanan (KJP) sebelum program dapat dijalankan.
“Kami tidak bisa memaksakan program berjalan tanpa regulasi yang jelas dari pusat. Jika tetap dijalankan tanpa kepastian hukum, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung,” jelas Dedy.
Pemerintah daerah juga terus menjemput peluang bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Tahun sebelumnya, bantuan serupa telah digulirkan dan diharapkan tahun ini dapat kembali direalisasikan.
Dinas Perikanan Natuna juga sedang mempertimbangkan pengembangan budidaya udang vaname sebagai salah satu program unggulan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi tantangan tersendiri.
“Pengembangan udang vaname sudah dikaji dan akan dilaksanakan secara bertahap. Namun, mengingat kondisi keuangan yang belum stabil, kami harus berhati-hati agar tidak menimbulkan risiko finansial yang besar,” tegas Dedy.

Seluruh program yang telah dirancang ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan Natuna, sekaligus memberikan alternatif usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Selain itu, Pemerintah Daerah Natuna juga menerapkan skema bantuan berbasis kelompok, baik untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya.
Berdasarkan data KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), tercatat lebih dari 10.000 pelaku usaha perikanan, dengan sekitar 5.000 di antaranya aktif dalam kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
“Pemberian bantuan dilakukan sesuai aturan, hanya kepada kelompok nelayan dan pembudidaya yang telah memenuhi kriteria. Kelompok pemula belum bisa mendapatkan bantuan secara langsung,” ujar Dedy.
Program ini berjalan secara bergilir per kecamatan setiap tahun, dengan capaian realisasi bantuan mencapai 60-70 persen dari total kelompok yang telah terbentuk.
Tujuan utama pemerintah dalam memberikan bantuan ini adalah untuk mendorong nelayan dan pembudidaya menjadi lebih mandiri. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi modal awal untuk meningkatkan produktivitas mereka, baik dalam bentuk peralatan maupun dukungan produksi.
“Kami ingin bantuan ini menjadi stimulan, agar produksi perikanan meningkat. Harapannya, kelompok yang sudah berkembang dapat menginspirasi nelayan lainnya,” tambahnya.
Namun, diakui bahwa masih banyak kendala di lapangan, terutama dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan teknis operasional.
Oleh karena itu, Dinas Perikanan Natuna terus berupaya berkolaborasi dengan penyuluh perikanan, pemerintah pusat, serta berbagai stakeholder untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif kepada nelayan dan pembudidaya. ADV/MK-Saida