Vietnam Terapkan Aturan Baru Wajib Verifikasi Identitas Pengguna Facebook dan TikTok, Dapat Kritik Keras

VIETNAM – Pemerintah Vietnam baru-baru ini mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan seperti Facebook dan TikTok untuk memverifikasi identitas pengguna dan menyerahkan data pribadi mereka kepada pemerintah.

Aturan ini, yang tercantum dalam ‘Dekrit 147’, mewajibkan semua platform teknologi besar yang beroperasi di Vietnam untuk memverifikasi akun pengguna menggunakan nomor telepon atau nomor identifikasi Vietnam. Selain itu, perusahaan juga diharuskan menyimpan informasi seperti nama lengkap dan tanggal lahir pengguna.

Pemerintah Vietnam dapat meminta perusahaan untuk menyerahkan data pengguna dan menghapus konten yang dianggap ‘ilegal’ dalam waktu 24 jam. Aturan ini mulai berlaku sejak Rabu (25/12/2024).

Melansir Global Voices, Dekrit 147 ini memperluas ketentuan dari UU Keamanan Siber tahun 2018, yang mengkriminalisasi konten daring yang dianggap merugikan negara, menyebarkan informasi palsu, menyinggung pihak lain, atau melanggar keamanan negara.

Human Rights Watch mengkritik aturan ini, dengan menyatakan bahwa “Dekrit baru itu tidak melindungi masyarakat dari masalah keamanan yang nyata maupun menghormati hak asasi manusia yang fundamental.”

Tran Anh Quan, seorang aktivis Vietnam, juga menyuarakan kekhawatirannya dalam sebuah wawancara dengan Voice of America. Menurutnya, banyak pengkritik pemerintah Vietnam memilih untuk menggunakan akun palsu atau tidak memverifikasi akun mereka untuk menghindari denda dan risiko lainnya. Namun, dengan adanya Dekrit 147, pengguna media sosial kini diwajibkan memverifikasi identitas mereka.

“Mereka yang menyatakan perbedaan pendapat akan dianggap melanggar peraturan untuk konten yang dianggap ‘buruk’ atau ‘anti-negara’,” kata Tran.

Sementara itu, Nguyen Tien Ma dari Departemen Keamanan Siber Kementerian Komunikasi Vietnam membela aturan ini. Ia menegaskan bahwa verifikasi identitas penting untuk mempermudah pihak berwenang dalam mengidentifikasi pemilik akun dan membantu dalam penyelidikan serta penanganan pelanggaran.

Dekrit 147 juga mencakup kewajiban bagi pemilik akses internet publik, seperti hotel, restoran, bandara, dan tempat umum lainnya, untuk mencegah pengguna melakukan ‘propaganda melawan negara’. Selain itu, pembatasan waktu bermain game juga diterapkan pada anak-anak di bawah umur untuk mencegah kecanduan. Pemain game di warnet hanya diperbolehkan bermain selama maksimal 180 menit per hari. Mk-dtc

Redaktur: Munawir Sani