Pemkab Karimun Komitmen Bayar TPG dan Gaji Honorer yang Nunggak, TPP Masih Dipertimbangkan

bfr

Aksi unjuk rasa damai berlangsung di Kantor Bupati Karimun, Rabu (8/1/2025). (Foto: fery)

KARIMUN (marwahkepri.com) – Aksi unjuk rasa damai berlangsung di Kantor Bupati Karimun dan Kantor DPRD Karimun, Rabu (8/1/2025). Aksi ini dipimpin oleh DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), ASN, dan tenaga honorer dengan jumlah massa sekitar 70 orang.

Para peserta menyampaikan tuntutan atas keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji honorer, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Triwulan IV.

Dalam orasinya, massa membawa spanduk yang meminta pemerintah segera mencairkan hak-hak mereka. Penanggung jawab aksi, Mahadi, S.Pd., menekankan bahwa keterlambatan pembayaran selama lima bulan telah membebani kehidupan para pegawai dan honorer. Massa juga mendesak agar janji pembayaran segera direalisasikan, mengingat kondisi finansial yang mendesak.

Plt. Sekda Kabupaten Karimun, Djunaidy, S.Sos., M.Si., menerima perwakilan massa untuk audiensi di ruang rapat Cempaka Putih. Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Karimun pada tahun 2024 mengalami tekanan berat akibat perubahan APBD dan pemangkasan anggaran. Belanja pegawai juga meningkat hingga 46 persen karena pelantikan PPPK dan pengurangan tenaga honorer.

Namun ia menyatakan bahwa gaji honorer dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan diusahakan pembayarannya pada pertengahan Januari 2025.

Sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda selama lima bulan dan belum dapat dijawab secara pasti oleh pemkab karena keterbatasan dana.

Sementara itu, Kepala BPKAD, Dwi Yandri, menyebutkan bahwa TPP bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang pada tahun 2023-2024 hanya mencapai Rp 14 miliar, jauh dari kebutuhan sebesar Rp 25 miliar untuk membayar TPP dan gaji honorer.

Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, S.T., M.M., menambahkan bahwa kondisi keuangan yang kritis ini diharapkan pulih pada tahun 2026. Ia meminta semua pihak bersabar dan mendukung perbaikan keuangan daerah.

Kesimpulan audiensi mencatat bahwa pemkab berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji honorer dan TPG, sementara penyelesaian TPP masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. MK-fery

Redaktur: Munawir Sani