Rakyat Susah, DPRD Natuna Malah Pengadaan Mobil dan Fasilitas Baru
ILUSTRASI : Mitsubishi Pajero sport pengadaan oleh sekretariat DPRD Natuna.
NATUNA (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Natuna menjadi sorotan dan perhatian publik menjelang pergantian tahun baru 2025.
Mengapa tidak, ditengah susahnya kehidupan masyarakat, justru sebaliknya pimpinan DPRD Natuna mendapat mobil dinas mewah dan fasilitas tambahan untuk seluruh anggota dewan.
Tiga pimpinan saat ini diketahui menunggangi mobil dinas baru, yakni Mitsubishi Pajero untuk Ketua DPRD, serta 2 unit Toyota Inova Hybrid untuk Wakil Ketua I dan II.
Adapun total anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan 3 unit mobil baru tersebut yakni sebesar Rp 2,34 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.
Sedangkan rinciannya, berdasarkan informasi diperoleh media ini, Mitsubishi Pajero sebesar Rp 840 juta, dan masing-masing 2 unit Toyota Inova Hybrid sebesar Rp 750 juta.
Usut punya usut, ternyata sekretariat DPRD Natuna tidak hanya melaksanakan pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan. Namun juga mengadakan barang-barang baru lainnya untuk keperluan para anggota dewan.
Fasilitas rumah tangga baru tersebut antara lain seperti kasur, meja makan, sofa, lemari, gorden, peralatan dapur, dan alat pendingin udara dan sebagainya.
Namun, pertanyaan besar muncul, kemana barang-barang yang sebelumnya sudah ada? Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait penggunaan atau alokasi barang-barang tersebut.
Ketika dimintai keterangan, Selasa, 31 Desember 2024, Sekretaris DPRD Natuna, Edy Priyoto, belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Heru Candra, hanya memberikan jawaban singkat, “Silakan ke Sekwan ya.”
Sikap ini dinilai publik sebagai upaya menghindari tanggung jawab dan transparansi terkait penggunaan anggaran.
Pengadaan kendaraan dan fasilitas baru ini memicu reaksi keras dari masyarakat Natuna.
Banyak yang mempertanyakan urgensi pengadaan barang-barang mewah tersebut di tengah berbagai persoalan yang membutuhkan alokasi anggaran, seperti, infrastruktur yang rusak, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
“Kalau anggaran sebesar itu untuk kendaraan dinas saja, bagaimana dengan fasilitas publik? Bukankah ini melukai rasa keadilan masyarakat?” ujar seorang warga Natuna yang enggan disebutkan namanya.MK-nang
Redaktur : Munawir Sani
