Dasco: DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kinerja Pembantu dan Utusan Khusus Presiden

JAKARTA (marwahkepri.com) – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kritik dan desakan pencopotan terhadap Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang akrab disapa Gus Miftah. Dasco menyatakan bahwa DPR telah menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

“Yang pertama, kita sudah lihat di media sosial bahwa yang dilakukan itu memang benar dilakukan oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Pak Sunhaji. Ya, kepada Pak Sunhaji,” ujar Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan bahwa keputusan terkait tindak lanjut terhadap Gus Miftah sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Hal ini termasuk pemberian sanksi, mengingat posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden setara dengan jabatan menteri.

“Nah, bahwa kemudian sebagai utusan khusus presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah. Karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,” kata Dasco.

“Jadi, kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, nggak ada sanksi, itu saya nggak bisa jawab. Karena bukan kewenangan dari saya,” lanjutnya.

Meski demikian, Dasco memastikan DPR telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Ia juga mengimbau pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat setingkat menteri maupun utusan khusus presiden.

“Nah, bahwa kemudian kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat yang sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden,” tutup Dasco.

Mk-detik

Redaktur: Munawir Sani