Mendagri Tito Soroti Kenaikan Harga Tiket Pesawat Jelang Nataru

JAKARTA (marwahkepri.com) – Pemerintah tengah fokus merancang skenario keselamatan transportasi serta meningkatkan kewaspadaan di daerah-daerah rawan. Salah satu topik yang turut dibicarakan adalah harga tiket pesawat yang mahal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih proaktif dalam mendata dan menginventarisasi kegiatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami meminta daerah-daerah untuk mempersiapkan diri dengan baik,” kata Tito, seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/11/2024).

Dia menekankan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan perlu diatur dengan cermat dan terkoordinasi. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko serta memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pihak.

Salah satu moda transportasi yang mendapat perhatian Mendagri adalah transportasi laut. Tito mengingatkan pentingnya kewajiban pengelola kapal untuk menyediakan pelampung keselamatan (life vest) demi mengurangi risiko korban jiwa akibat kecelakaan. Ia juga akan menyiapkan Surat Edaran (SE) terkait hal tersebut.

“Kami akan memberikan Surat Edaran kepada Menteri Perhubungan, jajaran kepolisian, serta TNI yang memiliki unsur laut, untuk mengingatkan syahbandar dan pengelola kapal, termasuk kapal rakyat, untuk menyediakan life vest. Rata-rata yang selamat adalah yang menggunakan pelampung,” ujarnya.

Tiket Pesawat Mahal Selain itu, Tito juga menyoroti kebijakan maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket hingga batas tertinggi saat musim liburan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi memicu keluhan publik dan mendorong inflasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kementerian Perhubungan untuk memastikan harga tiket tetap terkendali.

“Terutama rute-rute ke daerah wisata dan daerah dengan mayoritas umat Kristiani yang akan pulang kampung untuk merayakan Natal,” ujar Tito.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan kerumunan di berbagai tempat yang dipenuhi kegiatan masyarakat, khususnya di daerah wisata seperti Bali dan pantai-pantai dengan potensi risiko tinggi.

Koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemda dianggap krusial untuk menghindari tragedi serupa dengan peristiwa penumpukan massa di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, pada 2022.

“Terutama kegiatan massal. Ini harus diidentifikasi dengan baik oleh daerah dan diatur flow-nya. Di beberapa daerah, mungkin akan terjadi penumpukan,” tambah Tito.

Untuk mengantisipasi kerawanan, Mendagri mendorong kepala daerah untuk menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengidentifikasi serta memitigasi masalah yang mungkin timbul di wilayah masing-masing.

Selain itu, persiapan bahan pangan selama Nataru juga akan dipastikan tetap terkendali, sehingga tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan.

Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memastikan keselamatan, kelancaran transportasi, dan kenyamanan masyarakat selama Nataru.

“Mereka harus melaksanakan rapat untuk mengidentifikasi kerawanan daerah masing-masing, dan kami akan memantau pelaksanaan tersebut,” tambah Tito. Mk-detik

Redaktur: Munawir Sani