Malaysia Ancang-ancang Blokir, Facebook: Peraturan Tidak Jelas
JAKARTA – Seorang eksekutif di Meta, induk perusahaan Facebook, mengkritik rencana pemerintah Malaysia yang mewajibkan platform media sosial untuk mengajukan lisensi paling lambat Januari 2025. Pihak Meta menyatakan bahwa pengajuan lisensi tersebut tidak memiliki pedoman yang jelas dan tenggat waktu yang ditetapkan sangat sempit, sehingga menyulitkan platform untuk mematuhi.
Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Asia Tenggara, Rafael Frankel, mengatakan perusahaan belum memutuskan apakah akan mengajukan lisensi sebelum batas waktu yang ditentukan, mengingat kurangnya kejelasan mengenai peraturan baru tersebut.
“Batas waktu untuk mengajukan lisensi sangat dipercepat, dan kewajiban bagi perusahaan media sosial berdasarkan rencana tersebut masih tidak jelas,” kata Frankel, dikutip dari Reuters, Kamis (31/10/2024).
“Peraturan ini cenderung memakan waktu beberapa tahun untuk melalui berbagai iterasi, guna menyusunnya dengan benar dan menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan serta memastikan bahwa inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital tidak terhambat,” tambahnya.
Pada Juli lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan kewajiban bagi seluruh platform media sosial dan layanan pesan yang memiliki lebih dari 8 juta pengguna untuk mendapatkan lisensi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kasus penipuan keuangan, perundungan siber, dan kejahatan seksual daring.
Perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghadapi sanksi hukum jika gagal memenuhi kewajiban tersebut sebelum 1 Januari 2025.
Rencana ini telah menuai reaksi keras dari industri, namun Malaysia menegaskan tidak akan menunda penerapan peraturan tersebut. Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menyatakan bahwa perusahaan teknologi harus mematuhi undang-undang setempat untuk dapat beroperasi di negara tersebut.
Kementerian Komunikasi Malaysia belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait wawancara ini. Dalam sebuah postingan di Facebook setelah pertemuan dengan perwakilan Meta sehari sebelumnya, Menteri Komunikasi Fahmi mengucapkan terima kasih kepada perusahaan tersebut atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Namun, ia menekankan perlunya tindakan yang lebih proaktif terhadap konten seksual yang melibatkan anak di bawah umur di platform tersebut. Mk-cnbc
Redaktur: Munawir Sani
