Airlangga Hartarto Dorong Pembangunan Ekonomi Digital ASEAN dalam Pertemuan Dewan MEA ke-24

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (F: Ist)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) di Vientiane, Laos, pada Senin (7/10/2024). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menekankan pentingnya kesepakatan ASEAN untuk pembangunan kawasan ekonomi digital pertama di dunia.
“Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN, yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia,” ujar Airlangga.
ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dikenal sebagai salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023. Perundingan putaran pertama dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta, dan DEFA diusung saat Keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada Agustus 2023, untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.
Airlangga menjelaskan bahwa DEFA adalah masterplan yang dibuat di bawah kepemimpinan Indonesia, mencakup perjanjian yang mengatur digitalisasi, termasuk pengembangan talenta digital, identitas digital, keamanan siber, pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, infrastruktur, dan interoperabilitas di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.
Namun, perkembangan perundingan DEFA saat ini baru mencapai 14% dari target 50% yang ditetapkan untuk diselesaikan pada akhir tahun 2024. “Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini agar dapat mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024,” ujarnya.
Airlangga juga menyampaikan dua arahan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi kode etik yang telah disepakati pada 2023, yang diyakini akan mempermudah proses negosiasi. Kedua, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, asesmen terhadap proses negosiasi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang serta merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.
“Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN,” tambahnya.
Pendekatan tersebut diharapkan menjadi solusi efektif untuk mempercepat penyelesaian perundingan DEFA, yang direncanakan diluncurkan pada tahun 2025. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.
“Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan.”
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir antara lain Sekretaris Menko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Subregional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan. Mk-cnbc
Redaktur: Munawir Sani