Eks Menteri Singapura Dipenjara Usai Ketahuan Naik Jet Pribadi Pengusaha
Mantan Menteri Transportasi Singapura, Subramaniam Iswaran. (f: connectmyindia)
SINGAPURA (marwahkepri.com) – Mantan Menteri Transportasi Singapura, Subramaniam Iswaran, dijatuhi hukuman penjara selama setahun setelah terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk fasilitas mewah dari sejumlah pengusaha. Kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat senior, tetapi juga karena menyentuh nilai-nilai dasar integritas yang dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Singapura.
Iswaran (62), yang pernah berperan penting dalam berbagai sektor pemerintahan, mengakui dirinya bersalah menerima berbagai gratifikasi. Di antaranya adalah perjalanan menggunakan jet pribadi, tiket balapan Formula 1 dan Liga Inggris, serta akomodasi hotel dengan nilai total lebih dari US$300 ribu (setara Rp 4,6 miliar). Selain itu, ia juga menerima hadiah berupa sepeda lipat Brompton dan minuman alkohol mahal, yang diberikan oleh beberapa pengusaha Singapura.
Kasus ini terungkap setelah Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) melakukan penyelidikan yang mendalam sejak Juli 2023. CPIB menyoroti sejumlah transaksi mencurigakan yang dilakukan antara tahun 2017 hingga 2022, termasuk pembayaran tiket kelas bisnis senilai US$4.400 dari Doha ke Singapura pada Mei 2023, yang diduga sebagai upaya untuk menutupi praktik gratifikasi.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam pernyataan resminya, mengungkapkan kesedihan dan kekecewaan terhadap akhir karier Iswaran yang penuh kontroversi. Wong menekankan pentingnya integritas dalam sistem pemerintahan Singapura. “Meski menyakitkan untuk bertindak terhadap kolega dan teman, adalah tugas kita untuk melakukannya bila perlu. Sistem pemerintahan dan politik kita harus selalu bersih dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Wong menambahkan bahwa setiap pejabat publik harus menjunjung standar etika tertinggi, karena hal ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. “Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan integritas tetap terjaga, dan hal ini tidak bisa dinegosiasikan,” tegas Wong.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa meski berada di puncak karier politik, para pejabat tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menjaga integritas yang telah menjadi pilar utama dalam pemerintahan Singapura. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
