Bawaslu Launching Pengawasan Partisipatif Pilkada Natuna 2024
Pemencetan bell/sirine sebagai tanda dilaunchingnya pengawasan partisipatif Pilkada Natuna tahun 2024.(Foto/Nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Natuna, melaunching pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Minggu (25/08/2024) di lapangan Pantai Piwang, Ranai.
Launching pengawasan partisipatif ditandai dengan pemencetan tombol sirine oleh Ketua Bawaslu, Sekda, Forkopimda, anggota Bawaslu Provinsi dan Ketua PKK Natuna, sekitar pukul 08.30 WIB.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Natuna Siswandi, mengatakan, kegiatan ini adalah pertanda atau alarm bawah Pilkada akan memasuki tahapan krusial.
“Harapan saya kita selalu bersatu kukuhkan semangat dalam mengawal pesta demokrasi di Natuna,” ujarnya.
Siswandi menyampaikan, sebelumnya KPU Natuna telah melakukan pencocokan dan penitian (pencoklitan) dan ditetapkan sebanyak 57.829 Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Menurutnya, dalam tahapan kampanye beraneka ragam hal bisa terjadi. Karenanya, Bawaslu memerlukan dukungan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat.
“Kami dari Bawaslu tidak bisa sendiri. Makanya kami butuh semua lapisan masyarakat membantu pengawasan sehingga Pilkada berjalan lebih efektif,” tutur Siswandi.
Harapnya, dalam proses pengawasan Pilkada serentak tahun 2024, semu unsur di Natuna kompak dan solid dalam pengawasan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, menyambut bahwa launching pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu pada hari ini.
“Dengan adanya launching ini memberikan edukasi, informasi dan literasi kepada kita semua yang ada di kabupaten Natuna bagaimana melakukan pengawasan dalam pemulikada pada November mendatang,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November mendatang, masyarakat tidak hanya datang untuk memilih, tetapi juga dapat melakukan pengawasan.
“Mari kita sama-sama lakukan pengawasan te harap apa yang kurang dalam pelaksanaan Pilkada nanti, karena pencegahan itu sangat penting,” katanya.
Ia mengatakan, pada November nanti, sebanyak 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota akan melaksanakan Pilkada serentak.
“Bawaslu tanpa adanya kolaborasi dengan semua elemen masyarakat tidak akan mampu melaksanakan pengawasan dengan utuh dan menyeluruh. Oleh karenanya ayo sama-sama kita sukseskan Pilkada 2024 di Natuna agar berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya.
Sedangkan, anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Rosnawati, menyampaikan, dalam konteks Pilkada, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu memiliki beberapa perbedaan signifikan.
Salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah potensi pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta praktik politik uang (money politics).
Kedua hal ini harus menjadi fokus utama pengawasan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai.
Ia menekankan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran money politics dalam Pilkada jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu.
“Ketika ada yang melakukan money politik, dendanya bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp1 miliar, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 32 bulan,” ujarnya.
Untuk itu kata dia, pengawasan partisipatif menjadi salah satu program prioritas yang harus diterapkan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan mereka dapat aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada agar pelaksanaannya berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dikatakannya, tiga elemen utama yakni, pemilih, penyelenggara, dan pasangan calon (paslon) harus berjalan bersama-sama untuk mengawal pesta demokrasi.
“Ketika ketiga elemen ini bersinergi dalam pengawasan dan pelaksanaan, kita dapat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan berintegritas,” tegasnya.
Upaya bersama ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran dan menciptakan suasana demokrasi yang sehat, di mana setiap suara masyarakat dihargai dan hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat secara murni dan adil.MK-nang
Redaktur : Munawir Sani
