PUPR Siapkan Rp 140 Miliar Ganti Rugi Tunai untuk 2.086 Hektare Lahan di IKN

JAKARTA (marwahkepri.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana tunai untuk mengganti rugi 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum clear. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan ratusan triliun rupiah untuk hal tersebut.

Menurut Basuki, dasar hukum untuk pembayaran tunai ini terdapat dalam Peraturan Presiden 75/2024. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan bahwa beberapa masyarakat meminta agar ganti rugi diberikan secara langsung dengan uang tunai.

“Ini dari Pak Alimuddin (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN), masyarakat lagi bermusyawarah. Ada beberapa surat yang meminta langsung dibayar (tunai),” kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Basuki menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 140 miliar telah disiapkan untuk membayar ganti rugi tersebut. Lahan-lahan yang belum clear tersebut meliputi area di sejumlah tol serta di kawasan pengendalian banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

“Kita siapkan Rp 140 miliar dari PUPR untuk membayar itu nanti. Tidak hanya untuk tol, tetapi juga untuk area banjir Sepaku,” tuturnya.

Namun, Basuki tidak merinci jumlah penerima dana tunai tersebut. Ia menjelaskan bahwa tim terpadu (Timdu) masih dalam tahap negosiasi di lapangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa PUPR kini tidak lagi menggunakan opsi pembangunan rumah relokasi, melainkan memberikan ganti rugi secara tunai.

“Itu gantinya bukan rumah. (Langsung uang saja?) Iya, dalam bentuk semacam (dana) kompensasi,” kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Iwan menambahkan bahwa mekanisme pemberian uang tunai sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Pemberian dana ini merupakan bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) plus sebagai solusi bagi warga yang tinggal di atas 2.086 hektare lahan yang belum clear di IKN. Mk-detik

Redaktur: Munawir Sani