Menko Polhukam Minta Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung Tunda Rotasi Pejabat Selama Pilkada 2024

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tidak melakukan rotasi pejabat di daerah selama gelaran Pilkada 2024. Hal ini bertujuan agar kesiapan pilkada yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik.

Permintaan ini disampaikan Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam pada Selasa (30/7/2024). Hadi menekankan bahwa KPU, Bawaslu, hingga DKPP harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan mereka.

“KPU selaku penyelenggara pemilihan, peserta pengawas yakni Bawaslu, DKPP, dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas fungsi dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat,” ujar Hadi.

Hadi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berkoordinasi untuk memberikan fasilitas dan dukungan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam konteks ini, Hadi meminta Kapolri, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung untuk menunda rotasi jabatan selama pilkada.

“Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitas. Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai,” kata Hadi.

Menurut Hadi, hal ini dilakukan agar semua persiapan Pilkada 2024 yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Dia yakin bahwa para pimpinan di daerah telah merencanakan hal ini jauh-jauh hari.

“Supaya apa yang direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik. Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu, termasuk kajati,” ujarnya.

Hadi menambahkan bahwa ia akan menyampaikan kembali permintaan ini kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung agar tetap dipertahankan sampai pilkada serentak selesai.

“Aparat keamanan TNI Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri,” tambah Hadi.

Hadi juga menekankan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus terus berkoordinasi. Ia menyebut bahwa forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) harus menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

“Langkah strategis pemerintah daerah yang perlu dioptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada di antaranya menghindari tumpang tindih keuangan antara pusat dan daerah. Oleh sebab itu, harus koordinasi,” ujarnya.

“Meningkatkan peran forkopimda dalam menjaga stabilitas polhukam,” imbuhnya.(mk/detik)

Redaktur: Munawir Sani