Persiapan Pembentukan Family Office di Indonesia, Luhut: Banyak Aspek yang Perlu Dibenahi

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa banyak aspek yang harus dipersiapkan sebelum family office dapat berdiri di Indonesia. Menurutnya, perbaikan regulasi, harmonisasi peraturan, hingga peningkatan konektivitas perlu dilakukan.

“Memang akibat ini ada yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi kita dalam era yang saat ini kurang kompetitif,” kata Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Selasa, (2/7/2024).

Luhut menekankan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kemudahan berbisnis (ease of doing business) dan mempersiapkan insentif perpajakan yang akan diberikan.

“Jadi kita akan lihat ease of doing business kita perbaiki, tax incentive apa yang kita berikan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan sistem finansial di Indonesia juga perlu disesuaikan. “Financial system-nya apa yang perlu kita adjust, legal framework-nya kaya gimana karena orang kan maunya supaya common law,” tambahnya.

Luhut juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas hidup dan konektivitas. “Bagaimana kita bisa meningkatkan quality of life, connectivity itu juga banyak sekali yang harus diperbaiki,” lanjutnya.

Menurut Luhut, dengan melengkapi syarat pembentukan family office, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kompetitif. “Ini membuat Indonesia lebih kompetitif juga ke depan,” katanya.

Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi. Mereka hanya menawarkan layanan kepada individu atau keluarga kaya.

Pemerintah berencana membentuk family office di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas proyek ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan bahwa potensi total dana yang dikelola dari skema family office mencapai US$ 11,7 triliun secara global. Sandiaga berharap Indonesia dapat menarik 5% dari total dana tersebut.

“Kalau Indonesia bisa menarik 5% saja, kita bicara angka US$ 500 miliar (Rp 8.178 triliun/ asumsi Rp 16.357,05/US$), itu cukup besar dalam beberapa tahun ke depan,” kata Sandiaga kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (1/7/2024).(mk/cnbc)

Redaktur: Munawir Sani