Gubernur Jabar Dorong Wajib Militer di SMA

JABAR (marwahkepri.com) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan langkah tegas dalam menangani geng motor, balap liar, dan premanisme di wilayahnya. Salah satu kebijakan yang tengah dirancang adalah memasukkan mereka yang terlibat dalam aktivitas tersebut ke dalam program wajib militer. Selain itu, ia juga berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke dalam pendidikan SMA sebagai bagian dari pembentukan karakter dan bela negara.

“Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda—antarsiswa, kita akan masukin wajib militer,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai pelantikan kepala daerah, Rabu (20/2/2025).

Dedi juga menyampaikan bahwa ia akan bekerja sama dengan Kodam dan Polda Jawa Barat dalam mewujudkan program ini. Menurutnya, pendidikan bela negara sejak dini dapat menjadi solusi untuk menekan angka kriminalitas di kalangan remaja serta membangun karakter disiplin dan bertanggung jawab.

Fokus pada Pembangunan Sekolah dan Perbaikan Anggaran

Selain rencana penerapan wajib militer, Dedi menekankan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Ia mengungkapkan adanya perombakan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja tidak penting, dialihkan menjadi anggaran pendidikan.

“Dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Kami berharap bisa mencapai Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” ungkapnya.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun 3.333 ruang kelas baru di SMA serta membebaskan lahan untuk pembangunan sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun untuk kebutuhan ruang kelas hingga tahun 2027.

Dengan kebijakan ini, Dedi berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mencegah anak muda terjerumus dalam tindakan kriminal. MK-dtc

Redaktur : Munawir Sani