Makan Gratis untuk Anak-Anak, Tapi Orang Tuanya Terancam PHK?

JAKARTA (marwahkepri.com) – Komisi VII DPR RI menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI, yang dikabarkan berdampak pada sekitar 1.000 pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, dan tenaga teknis lainnya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dahulu menyasar tenaga kerja ketimbang belanja lainnya. Ia juga mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.

“Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra dalam rapat di DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

“Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan. Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.

Kritik Narasi Pemangkasan Anggaran

Putra juga menyoroti framing yang beredar di masyarakat, yang menyebut bahwa pemangkasan anggaran dilakukan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?” katanya.

Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki dedikasi tinggi, meskipun mereka bekerja tanpa perlindungan asuransi. Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

“Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” ujar mantan pembawa berita itu.

Menjelang Ramadhan, Ketua Komisi VII Minta PHK Dibatalkan

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.

“Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.

Ia menegaskan agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang sudah merasa tidak pasti dengan nasib mereka.

“Saya minta itu memang nanti secara internal, yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahukan, kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadhan, ngerti nggak? Menjelang Ramadhan itu, gimana pikiran mereka? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadhan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi,” tegasnya. Mk-kompas

Redaktur: Munawir Sani