IFRAME SYNC

Kuasa Hukum Masyarakat Pulau Karas Desak Wali Kota Batam, Dinas Pertanahan dan BPN/ATR Mediasi dengan PT Jatro Agro

Kuasa hukum masyarakat setempat, Ilfan Rambe, S.H., dan Feri Arisandi, S.H., saat mengirimkan surat permohonan mediasi ke Dinas Pertanahan Kota Batam, Kamis (13/6/2024). (f: mun)

BATAM (marwahkepri.com) – Menindaklanjuti kasus dugaan penyerobotan lahan oleh PT Agro Jatro di Pulau Karas, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, kuasa hukum masyarakat setempat, Ilfan Rambe, S.H., dan Feri Arisandi, S.H., mendesak agar dilakukan mediasi segera. Mereka meminta Dinas Pertanahan Kota Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Wali Kota Batam untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini.

“Kami mendesak pihak terkait untuk segera melakukan mediasi atau klarifikasi dengan PT Agro Jatro. Ini penting agar hak-hak masyarakat bisa dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum,”ujar Ilfan Rambe Kamis (13/6/2024).

“Surat permohonan mediasi untuk bapak Walikota Batam, bapak Kepala Dinas Pertanahan sampai BPN/ATR sudah kami kirimkan. Untuk itu kami berharap agar pihak pemerintah segera merespon dan memfasilitasi pertemuan ini,” tambah Feri Arisandi.

Langkah ini diambil setelah BP Batam melalui Asisten Direktur Lahan, Mulyo Hadi, menyatakan bahwa PT Agro Jatro tidak pernah mendapatkan alokasi lahan di Pulau Karas dari BP Batam. Pernyataan ini menegaskan bahwa klaim PT Agro Jatro atas lahan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Meskipun upaya mediasi sedang diusahakan, kuasa hukum masyarakat tetap mempertimbangkan jalur hukum jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan.

“Jika PT Agro Jatro tidak merespon atau tidak ada hasil yang memuaskan dari mediasi, kami siap menempuh jalur pidana maupun perdata. Kami akan menuntut atas pembelian ilegal dan indikasi pemalsuan dokumen,” tegas Ilfan.

Warga Pulau Karas sangat berharap agar mediasi dapat segera dilaksanakan dan menghasilkan solusi yang adil.

“Kami hanya ingin keadilan dan hak kami dihormati. Tindakan PT Agro Jatro telah mengganggu ketenangan kami, dan kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan,” ujar salah satu warga yang lahannya diserobot.

Hingga berita ini ditayangkan, media ini belum bisa menghubungi pihak PT Agro Jatro guna memberikan tanggapan resmi terkait permohonan mediasi ini. MK-mun

Redaktur : Munawir Sani

IFRAME SYNC
-
mgid.com, 846953, DIRECT, d4c29acad76ce94f