IFRAME SYNC

Kejaksaan Tahan Tersangka Baru Kasus Perusda Natuna

Tersangka A dibawa ke tahanan Mapolres Natuna usai menjalani serangkaian pemeriksaan oleh pihak Kejari Natuna.(Foto/screenshot video)

NATUNA (marwahkepri.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, menahan tersangka A yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Perusda Natuna tahun anggaran 2018 – 2020.

Tersangka dilakukan penahanan oleh Kejari Natuna pada Jumat, 07 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WIB.

Melalukan Siaran Pers yang diterbitkan Kejari Natuna, peran tersangka A bersama-sama dengan terpidana inisial R (yang sebelumnya telah diputus melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang bermula pada tahun 2018, dimana Perusda menerima anggaran operasional sebesar Rp. 774.446.940.

Pada saat itu, terpidana R diangkat menjadi PLT direktur pada tanggal 11 Juli 2018, melakukan revisi Rancangan Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menetapkan kegiatan investasi bidang Perikanan (Kapal Bagan) dan kerjasama penyertaan modal dengan pihak ketiga (Perbengkelan dan Sofa Jok).

Selain itu, terpidana R melakukan delapan pengelolaan keuangan Perusahaan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bahwa revisi RKAP tersebut inisiatif tersangka A untuk memasukkan investasi bidang perikanan tanpa melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap investasi tersebut (Feasibility Study).

Investasi bidang perikanan tersebut adalah penyewaan kapal bagan dikerjasamakan dengan adik tersangka A, dimana penentuan harga hanya kesepakatan antara terpidana R dengan tersangka A dan adiknya tersangka.

Disamping itu, juga ada untuk biaya perawatan tahun 2018 dan tahun 2019 yang dikeluarkan perusahaan tetapi keuntungan penyewaan kapal lebih sedikit, apalagi sesungguhnya kapal tersebut sebenarnya adalah milik tersangka A itu sendiri.

Selanjutnya untuk mebel Jok Sofa, tersangka A mengenalkan dengan inisial V kepada terpidana R, disewakan usaha tersebut menguntungkan sehingga dikelola Kerjasama tanggal 16 Agustus 2018 dengan penyertaan modal, akan tetapi kerjasama tersebut tidak berjalan dikarenakan inisial V menghilang (kabur).

Bahwa dari hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ada upaya rekayasa dan benturan kepentingan.

Dalam siaran pers tersebut, Kasi Intel Kejari Natuna Tulus Yunus Abdi, SH.MH menjelaskan bahwa penahanan tersangka A dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor: Print-01/L.10.13/Fd/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang disangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasi Intel juga menerangkan, akibat perbuatan tersangka dan terpidana mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 419.318.511 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dan adapun alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik :

Unsur Subjektif Pasal 21 KUHAP dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

“Penahanan terhadap tersangka A dilakukan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024 di Rutan Polres Natuna,” terang Kasi Intel.MK-nang

Redaktur : Munawir Sani 

IFRAME SYNC
-
mgid.com, 846953, DIRECT, d4c29acad76ce94f