PP Muhammadiyah Minta Para Elit Politik Tidak Melibatkan Masyarakat dalam Konflik Pasca-Pemilu

JAKARTA (marwahkepri.com) – Pasca-pemilihan umum, situasi politik masih dalam kondisi panas. PP Muhammadiyah menanggapi hal ini dengan meminta para elit politik untuk tidak melibatkan masyarakat dalam konflik politik pasca-pemilihan presiden dan wakil presiden.

Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dikutip dari ANTARA pada Rabu (6/3/2024).

Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menyatakan, “Elite politik hendaknya tidak menarik masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan.”

Mu’ti menyoroti fenomena penggunaan hak angket atas dugaan kecurangan pemilu yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurutnya, hak angket tersebut merupakan fasilitas yang sah secara hukum, namun dia berharap agar penggunaannya tidak memicu konflik antarpendukung hasil pemilu.

“Masyarakat seharusnya tidak terlalu khawatir dengan dinamika politik di DPR,” tambahnya.

Mu’ti yakin bahwa dengan tidak disalahgunakan hak angket untuk memicu konflik, kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan damai, terutama setelah terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dikenal turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas masyarakat selama dan pasca-pemilu.

“PP Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam dan memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat kunjungannya ke Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/2).

Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah memiliki pengaruh besar terutama dalam menyampaikan pesan perdamaian selama masa pemilihan umum, yang dapat membantu mengurangi potensi konflik di antara pendukung peserta pemilu.(Mk/Suara)